Jimly Nilai Penyidik Bareskrim Berlebihan Somasi Komnas HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Sembilan siap mempertemukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan pihak Kepolisian. Pertemuan ini berkaitan dengan langkah Bareskrim Polri yang melayangkan somasi kepada Komnas HAM.

"Kami undang Polri di Komnas HAM supaya kasus somasi pada Komnas HAM bisa diselesaikan," kata Wakil Ketua Tim Sembilan Jimly Asshiddiqie di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (10/3/2015).

Jimly bersama anggota tim sembilan lainnya bertemu Jusuf Kalla untuk membicarakan upaya kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dan pendukung KPK.

Menurut Jimly, somasi terhadap Komnas HAM sudah berlebihan. Somasi tersebut dilayangkan terkait pernyataan Komisioner Komnas HAM dan rekan-rekan yang menyimpulkan bahwa ada dugaan kriminalisasi terhadap KPK yang merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan Polri.

"Ini lembaga negara, masak penyidik bisa somasi institusi negara? Sore ini kita selesaikan," ujar Jimly. (baca: Disomasi Bareskrim, Komnas HAM Kirim Surat ke Wakapolri)

Ia khawatir somasi ini akan menganggu kinerja Komnas HAM. Menurut Jimly, Komnas HAM menduduki posisi sentral pada era reformasi sekarang ini. Pada era reformasi, kata dia, isi Undang-Undang Dasar 1945 lebih banyak berbicara mengenai hak asasi manusia.

"Dan Komnas HAM meski dia lahir sejak akhir orde baru, tapi dia adalah lembaga simbolik dimaksudkan untuk berikan jaminan HAM. Jadi kedudukan Komnas HAM sama pentingnya seperti polisi," ucap Jimly.

Atas pertimbangan itu, Jimly menilai pelemahan terhadap Komnas HAM ini harus segera dihentikan. Tim Sembilan meminta Presiden dan Wakil Presiden turun tangan untuk menghentikan kriminalisasi terhadap KPK serta para pendukungnya.

"Kalau pejabat tidak turun tangann, dalam hal ini para pemimpin, malah membuat statement-statement yang disalahpahami seakan-akan memberi kebenaran pada tindakan-tindakan kepolisian, ini kan bisa berbahaya," tutur dia.