Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Urusan Begal, ke Mana Kabareskrim Budi Waseso?"

Kompas.com - 04/03/2015, 13:28 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Aktivis Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, mempertanyakan kinerja kepolisian dalam menangani kasus kejahatan, seperti aksi begal yang marak terjadi belakangan ini. Menurut dia, kepolisian kini terlalu sibuk soal kekisruhan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga tak lagi dapat bekerja optimal dalam menangani kasus-kasus kejahatan yang sebenarnya.

"Urusan begal, ke mana Kabareskrim Budi Waseso?" kata Ray dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (4/3/2015).

Ray mengatakan, sudah seharusnya kepolisian kembali fokus menjalankan tugas yang sebenarnya, yakni melayani dan melindungi masyarakat. Kekisruhan dengan KPK yang berawal dari penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka, menurut Ray, sudah membuat Polri lupa dengan tugasnya.

"Kini polisi diam saja melihat kejahatan merajalela," ucapnya.

Terlebih lagi, lanjut Ray, saat ini kriminalisasi yang dilakukan kepolisian tidak lagi hanya menyasar pimpinan ataupun penyidik KPK. Ray mencontohkan langkah Bareskrim Polri yang berusaha menjerat majalah Tempo terkait pemberitaan mengenai rekening gendut Budi Gunawan.

"Kini mereka terlalu sibuk mencari pasal-pasal untuk mengkriminalisasi orang yang kritis dengan kepolisian," ucap Ray.

Budi Waseso sebelumnya membantah tuduhan yang menyebutkan bahwa Polri sedang mengkriminalisasi KPK. Budi mengklaim bahwa saat ini Bareskrim Polri sedang melakukan koordinasi dengan KPK dalam penanganan kasus korupsi.

"Ini bukti saya tidak punya keinginan untuk mengkriminalisasi KPK. Saya akan bertanggung jawab ke masyarakat," ujar Budi. (Baca: Bantah Kriminalisasi KPK, Kabareskrim Klaim Jalani Peran Pelindung dan Pengayom)

Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti juga menolak jika pihaknya disebut melakukan kriminalisasi terhadap KPK. Menurut dia, pihaknya hanya menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana para pihak di KPK. (Baca: Badrodin Bantah Polri Mengkriminalisasi KPK)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com