Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bukan Mobnas, Pemerintah Siapkan Esemka Garap Truk dan Pikap Dalam Negeri

Kompas.com - 25/02/2015, 22:45 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah isu mobil nasional tenggelam, pemerintah kini mulai memunculkan produksi mobil dalam negeri khusus untuk kepentingan pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Jenis produk yang akan dibuat adalah truk dan pikap yang digunakan di ketiga sektor itu. Menteri Perindustrian Saleh Husin menegaskan bahwa proyek itu bukanlah mobil nasional.

"Bukan mobnas. Ini membicarakan masalah angkutan pertanian, pedesaan, itu yang kita siapkan dan akan kita produksi sendiri. Untuk perkebunan, pertambangan, atau di pedesaan, ini tentu cukup banyak. Kalau bisa, kita cari produksinya sendiri," ujar Saleh seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Rabu (25/2/2015).

Menurut Saleh, saat ini pemerintah tengah melakukan kajian bersama Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Perindustrian yang membuat peta rencanasoal angkutan dalam negeri itu. Politisi Partai Hanura itu yakin, perusahaan otomotif dalam negeri akan bisa memproduksi mobil dengan komponen cadangan 100 persen dari Indonesia. Sebab, untuk mobil di perkebunan, pertanian dan pertambangan hanya membutuhkan kendaraan jenis truk dan pikap.

Selama ini, Saleh menyadari bahwa para produsen mobil dalam negeri kerap mengeluhkan bahan baku yang harganya cukup mahal. Maka dari itu, dia menilai bahwa perusahaan pelat merah, seperti PT Krakatau Steel, juga perlu memberikan harga yang bersaing bagi perusahaan otomotif itu.

Esemka tertarik

Untuk menggarap proyek ini, Saleh mengungkapkan bahwa Esemka sudah menyatakan ketertarikannya. Perusahaan otomotif yang sempat dipromosikan Jokowi saat menjadi Wali Kota Solo itu bahkan hadir dalam rapat terbatas yang digelar Jokowi dalam kantor kepresidenan pada hari ini bersama sejumlah menteri terkait.

"Katakanlah Esemka, kalau bisa kita dorong, bagus kan produksi dalam negeri. Salah satu yang sangat siap ya Esemka," ucap Saleh.

Namun, sebelum masuk dalam proyek ini, Esemka masih tetap harus lolos uji di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan. Pemerintah, ucap Saleh, juga tidak akan menutup kemungkinan produsen mobil dalam negeri lain ikut dalam menggarap proyek ini.

Adapun Saleh tak memiliki target yang pasti terhadap realisasi dari mobil dalam negeri untuk industri perkebunan, pertambangan, dan pertanian ini. "Secepatnya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com