JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Tim Independen Syafii Maarif mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera bersikap atas kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI. Syafii menilai, saat ini posisi Jokowi tengah terjepit.
Namun, dia berharap agar Jokowi memiliki nyali yang kuat untuk mengambil keputusan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
"Masalahnya, kita semua bertanya juga (alasan Presiden belum juga bersikap). Saya rasa memang yang sudah disinyalir, dia mendapat tekanan dari segala penjuru. Jadi, dia terjepit. Mudah-mudahan akan timbul nyali yang kuat," kata Syafii saat dihubungi, Kamis (12/2/2015).
Di dalam pertemuan terakhir, Syafii mengaku Jokowi tidak berbicara apa pun soal tekanan yang diterimanya. Namun, dari bahasa tubuh, Syafii meyakini Presiden tengah tertekan.
Sebelumnya, Syafii sempat menyatakan tekanan itu berasal dari partai politik koalisi yang merongrong Jokowi untuk segera melantik Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri meski sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dan suap. (Baca: Tim Independen: Jokowi Dapat Tekanan dari Partai!)
Setelah berhari-hari seusai pertemuan itu, Syafii mengatakan, Tim Independen belum bertemu lagi dengan Presiden. Namun, dia menilai, Presiden Jokowi sebenarnya sudah memiliki informasi yang cukup yang dibutuhkannya.
"Sekarang saatnya bertindak!" kata dia. (Baca: KPK: Ancaman yang Kami Dapat Bersifat Eskalatif dan Menyangkut Nyawa)
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu meyakini, meski kini dalam tekanan yang besar, Jokowi akan tetap mengikuti apa yang disuarakan masyarakat. Jika tidak, kepercayaan rakyat kepada Jokowi yang baru saja menjabat tiga bulan akan langsung merosot. (Baca: Jokowi Instruksikan Tangkap Peneror KPK-Polri)
"Kami kasihan dia dapat tekanan di sana-sini," kata dia.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa "Buya" ini mengaku sudah berkomunikasi dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk berbicara soal enam nama calon kepala Polri yang diajukan lembaga itu.
Syafii hanya menyarankan agar Kompolnas tidak hanya melihat dari aspek senioritas, tetapi juga dilihat dari yang paling sedikit masalahnya.
"Coba dicari di samping pertimbangkan faktor senioritas, cari juga yang paling sedikit masalahnya. Jadi, dilihat juga rekam jejaknya, lihat rekeningnya. PPATK akan berikan data kok," saran Syafii.
Presiden berjanji akan membuat keputusan terkait kisruh pencalonan kepala Polri pada pekan ini. Namun, hingga Kamis (11/2/2015), belum ada sikap apa pun yang diputuskan Presiden. (Baca: Jokowi: Persoalan KPK-Polri Tidak Sederhana)
Semua pertimbangan sudah disampaikan kepada Presiden, mulai dari Tim Independen, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Kompolnas, pimpinan DPR, Presiden ketiga RI BJ Habibie, hingga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.