KPK: Ancaman yang Kami Dapat Bersifat Eskalatif dan Menyangkut Nyawa

Kompas.com - 11/02/2015, 20:12 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menjadi pembicara dalam peluncuran Anti-Corruption Film Festival (ACFFest) 2015 di Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Jakarta, Rabu (11/2/2015). ACFFest telah diselenggarakan sejak 2013, dengan menjaring para sineas muda yang memproduksi film bertemakan anti-korupsi. TRIBUNNEWS / DANY PERMANAWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menjadi pembicara dalam peluncuran Anti-Corruption Film Festival (ACFFest) 2015 di Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Jakarta, Rabu (11/2/2015). ACFFest telah diselenggarakan sejak 2013, dengan menjaring para sineas muda yang memproduksi film bertemakan anti-korupsi.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengungkap adanya sejumlah ancaman yang diterima anggota dan penyidik KPK. Bambang bahkan menyebut ancaman ini sudah dalam tahap yang sangat serius.

"Menurut kami, ancaman sudah sangat eskalatif. Ini bisa menyangkut nyawa," kata Bambang dalam keterangan pers di Gedung KPK, Rabu (11/2/2015) malam.

Bambang menyadari bahwa sebagai lembaga penegak hukum, ancaman biasa didapat para penyidik dan pegawainya. Akan tetapi, Bambang menyebut bahwa ancaman yang terjadi saat ini berlangsung lebih sistematis.

"Jika diberi konteks, ini rangkaian situasi yang sangat sistematis," ucap Bambang.


Namun, saat ditanya apakah ancaman terkait penyidikan yang dilakukan KPK terhadap kasus gratifikasi dan suap dengan tersangka Komjen Budi Gunawan, Bambang enggan menjawab. Menurut dia, KPK masih mengkaji dan mempelajari situasi yang saat ini masih berlangsung.

"Kami belum bisa menyimpulkan serinci itu," tutur Bambang.

Saat ini, Bambang menjelaskan, KPK sudah berkomunikasi dengan pimpinan Polri dengan mengutus Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain. Kedua Wakil Ketua KPK itu sudah bertemu dengan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti yang saat ini menjalankan peran sebagai Kapolri.

"Kami memberi informasi, klarifikasi, dan cari jalan keluar yang terbaik. Menurut kami, pimpinan Polri serius dan kami meyakini akan serius ambil langkah tepat dan tegas," ucapnya.

Selain itu, KPK pun sudah berkomunikasi dengan lembaga lain yang juga memiliki kewenangan terkait ancaman yang diterima KPK. 

"Kami berkomunikasi terus dengan pihak-pihak lain yang juga punya kewenangan untuk atasi hal-hal ini, misalnya Komnas HAM," kata Bambang.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sandiaga Soroti Polarisasi soal RUU Ketahanan Keluarga

Sandiaga Soroti Polarisasi soal RUU Ketahanan Keluarga

Nasional
'DPR Adem Ayem Kenapa? Karena yang Mesan Omnibus Law Ya Big Boss...'

"DPR Adem Ayem Kenapa? Karena yang Mesan Omnibus Law Ya Big Boss..."

Nasional
Gubernur Aceh Minta Maaf atas 'Khilaf Masa Lalu', Jokowi: Jangan Keliru, Pilpres Sudah Usai

Gubernur Aceh Minta Maaf atas "Khilaf Masa Lalu", Jokowi: Jangan Keliru, Pilpres Sudah Usai

Nasional
Soal RUU Ketahanan Keluarga, Pakar: Tak Etis Negara Atur Keluarga

Soal RUU Ketahanan Keluarga, Pakar: Tak Etis Negara Atur Keluarga

Nasional
Surya Paloh Sebut Aceh Ketergantungan pada Otonomi Khusus

Surya Paloh Sebut Aceh Ketergantungan pada Otonomi Khusus

Nasional
Sandiaga Sebut RUU Cipta Kerja sebagai Katalis Penggerak Ekonomi

Sandiaga Sebut RUU Cipta Kerja sebagai Katalis Penggerak Ekonomi

Nasional
Baleg DPR Buka Kemungkinan RUU Ketahanan Keluarga Digabungkan dengan UU Lain

Baleg DPR Buka Kemungkinan RUU Ketahanan Keluarga Digabungkan dengan UU Lain

Nasional
Dinilai Tak Demokratis, Sejumlah Negara Disebut Kapok Pakai Omnibus Law

Dinilai Tak Demokratis, Sejumlah Negara Disebut Kapok Pakai Omnibus Law

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Ketua MPR Nilai Sudah Tepat demi Kepastian Hukum

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Ketua MPR Nilai Sudah Tepat demi Kepastian Hukum

Nasional
Survei Sebut Prabowo Menteri Terbaik, Sandiaga: Selamat kepada Bos Saya

Survei Sebut Prabowo Menteri Terbaik, Sandiaga: Selamat kepada Bos Saya

Nasional
Stop 36 Penyelidikan, KPK Diminta Beri Penjelasan Kasus Per Kasus

Stop 36 Penyelidikan, KPK Diminta Beri Penjelasan Kasus Per Kasus

Nasional
Bulan Depan, Pemerintah Temui Putra Mahkota Abu Dhabi Bahas Investasi UEA di Aceh

Bulan Depan, Pemerintah Temui Putra Mahkota Abu Dhabi Bahas Investasi UEA di Aceh

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] RUU Sapu Jagat Cipta Kerja | Sejarah Trem di Surabaya

[POPULER DI KOMPASIANA] RUU Sapu Jagat Cipta Kerja | Sejarah Trem di Surabaya

Nasional
APBD dan Dana Otsus Aceh Capai Rp 17 Triliun, Jokowi Wanti-wanti Pemda

APBD dan Dana Otsus Aceh Capai Rp 17 Triliun, Jokowi Wanti-wanti Pemda

Nasional
Walhi: RUU Cipta Kerja Seolah-olah Berpihak pada Rakyat, tapi Sebenarnya Layani Korporasi

Walhi: RUU Cipta Kerja Seolah-olah Berpihak pada Rakyat, tapi Sebenarnya Layani Korporasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X