Kompas.com - 11/02/2015, 20:12 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menjadi pembicara dalam peluncuran Anti-Corruption Film Festival (ACFFest) 2015 di Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Jakarta, Rabu (11/2/2015). ACFFest telah diselenggarakan sejak 2013, dengan menjaring para sineas muda yang memproduksi film bertemakan anti-korupsi. TRIBUNNEWS / DANY PERMANAWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menjadi pembicara dalam peluncuran Anti-Corruption Film Festival (ACFFest) 2015 di Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Jakarta, Rabu (11/2/2015). ACFFest telah diselenggarakan sejak 2013, dengan menjaring para sineas muda yang memproduksi film bertemakan anti-korupsi.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengungkap adanya sejumlah ancaman yang diterima anggota dan penyidik KPK. Bambang bahkan menyebut ancaman ini sudah dalam tahap yang sangat serius.

"Menurut kami, ancaman sudah sangat eskalatif. Ini bisa menyangkut nyawa," kata Bambang dalam keterangan pers di Gedung KPK, Rabu (11/2/2015) malam.

Bambang menyadari bahwa sebagai lembaga penegak hukum, ancaman biasa didapat para penyidik dan pegawainya. Akan tetapi, Bambang menyebut bahwa ancaman yang terjadi saat ini berlangsung lebih sistematis.

"Jika diberi konteks, ini rangkaian situasi yang sangat sistematis," ucap Bambang.

Namun, saat ditanya apakah ancaman terkait penyidikan yang dilakukan KPK terhadap kasus gratifikasi dan suap dengan tersangka Komjen Budi Gunawan, Bambang enggan menjawab. Menurut dia, KPK masih mengkaji dan mempelajari situasi yang saat ini masih berlangsung.

"Kami belum bisa menyimpulkan serinci itu," tutur Bambang.

Saat ini, Bambang menjelaskan, KPK sudah berkomunikasi dengan pimpinan Polri dengan mengutus Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain. Kedua Wakil Ketua KPK itu sudah bertemu dengan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti yang saat ini menjalankan peran sebagai Kapolri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami memberi informasi, klarifikasi, dan cari jalan keluar yang terbaik. Menurut kami, pimpinan Polri serius dan kami meyakini akan serius ambil langkah tepat dan tegas," ucapnya.

Selain itu, KPK pun sudah berkomunikasi dengan lembaga lain yang juga memiliki kewenangan terkait ancaman yang diterima KPK. 

"Kami berkomunikasi terus dengan pihak-pihak lain yang juga punya kewenangan untuk atasi hal-hal ini, misalnya Komnas HAM," kata Bambang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Nasional
Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Nasional
Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Nasional
PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

Nasional
Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Nasional
Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Nasional
Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Nasional
PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Terbaru Penerbangan Domestik | Mantan Menteri Lingkungan Hdup Nabiel Makarim Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Aturan Terbaru Penerbangan Domestik | Mantan Menteri Lingkungan Hdup Nabiel Makarim Tutup Usia

Nasional
Disinggung PDI-P, Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

Disinggung PDI-P, Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

Nasional
Kunjungi Sulawesi Tenggara, Menko PMK Minta Distribusi Bansos Tepat Sasaran

Kunjungi Sulawesi Tenggara, Menko PMK Minta Distribusi Bansos Tepat Sasaran

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Gerakan Nasional Lawan Osteoporosis

Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Gerakan Nasional Lawan Osteoporosis

Nasional
Aturan Baru Menpan RB, ASN Sektor Kritikal WFO 100 Persen

Aturan Baru Menpan RB, ASN Sektor Kritikal WFO 100 Persen

Nasional
KPK Minta Universitas Tumbuhkan Sistem yang Transparan dan Akuntabel

KPK Minta Universitas Tumbuhkan Sistem yang Transparan dan Akuntabel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.