Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beberkan soal Abraham, Hasto Klaim Diapresiasi KPK

Kompas.com - 09/02/2015, 17:02 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengklaim bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi langkah yang dilakukannya. Pada Senin (9/2/2015), Hasto memenuhi undangan KPK untuk menyampaikan klarifikasi mengenai Ketua KPK Abraham Samad.

Hasto menyebut Abraham melakukan manuver politik agar bisa menjadi calon wakil presiden bagi Joko Widodo saat Pilpres 2014 lalu.

"(KPK) memberikan apresiasi atas keterangan yang saya berikan," kata Hasto saat ke luar Gedung KPK.

Hasto berada di Gedung KPK selama kurang lebih dua jam. Menurut dia, pertemuan dengan pimpinan KPK berlangsung dalam suasana santai. KPK, kata Hasto, ingin menggali kebenaran mengenai pernyataannya yang menuding Abraham selama ini.

"KPK betul-betul ingin mengungkapkan kebenaran yang ada di sini, apakah terjadi pelanggaran etika, dan itulah yang saya sampaikan, bukti-bukti pelanggaran kode etik," ucap dia.

Kepada wartawan, Hasto mengaku telah menyampaikan keterangan yang jujur dan lengkap kepada pimpinan KPK. Ia mengklaim sudah menyerahkan bukti-bukti yang dimiliki. Sejumlah bukti yang diserahkan di antaranya berupa keterangan saksi, dokumen, dan data yang disimpan dalam compact disk.

"Buktinya tentu saja adalah bukti-bukti pertemuan. Ada banyaklah, ada foto, ada pernyataan saksi di situ, kemudian ada bukti-bukti juga yang masih dipegang oleh Bareskrim sehingga kita meminta mengharapkan agar kerja sama dari lembaga ini," tutur Hasto.

Ia kembali mengaku tidak berniat untuk memperlemah KPK. Hasto mengklaim hanya ingin menyelamatkan KPK dari oknum yang memiliki kepentingan politik. Menurut dia, KPK perlu membentuk komite etik untuk menelusuri dugaan pelanggaran yang dilakukan Abraham.

Sebelumnya, KPK mengundang Hasto untuk membeberkan sejumlah informasi dan bukti atas pernyataan yang dibeberkannya di hadapan Komisi III DPR RI mengenai pertemuan Abraham dengan petinggi PDI-P.

Deputi Pencegahan KPK Johan Budi mengatakan, langkah inisiatif dari KPK perlu dilakukan agar masalah ini tidak berlarut-larut. Semakin cepat bukti dan informasi diperoleh KPK, semakin cepat pula KPK memutuskan akan membentuk komite etik atau tidak. (Baca: KPK: Kalau Hasto Punya Bukti Valid, Serahkan kepada Kami)

"Kalau sudah menyuarakan meminta KPK bentuk komite etik, inilah saatnya orang-orang itu bantu kami perlu ada komite etik," ujar Johan. (Baca: Belum Ada Bukti dari Hasto, KPK Tidak Bisa Bentuk Komite Etik Usut Abraham)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com