Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susi: Tidak Mungkin Megawati Pengaruhi Jokowi

Kompas.com - 07/02/2015, 16:10 WIB


BATAM, KOMPAS.com
— Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mungkin dipengaruhi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam setiap kebijakan yang dibuatnya. Megawati juga tidak mungkin mengintervensi Jokowi.

"Tidak mungkin Presiden Jokowi dipengaruhi Bu Megawati. Dan tidak mungkin juga Bu Megawati mempengaruhi Presiden Jokowi," kata Susi dalam Konvensi Media Massa Hari Pers Nasional di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (7/2/2015), seperti dikutip Antara.

Menurut Susi, Presiden dan Megawati adalah orang-orang hebat yang tidak mungkin saling memengaruhi. Keduanya juga memiliki sikap dan sifat sendiri-sendiri yang tidak mungkin saling memengaruhi.

"Jadi biarkan mereka buat keputusannya," kata dia.

Susi mengaku sangat bangga dan senang bisa berinteraksi dengan dua orang hebat di Indonesia itu. Ia menyebut Megawati sebagai perempuan hebat di Indonesia. Tidak ada perempuan Indonesia yang memiliki prestasi setinggi Presiden kelima RI.

Dalam kesempatan itu, Susi juga sempat menyinggung soal kisruh antara Polri dan KPK.

"Biarkan KPK buat yang benar, antikorupsi yang membela prinsip benar," tukas dia.

Berbagai pihak menilai parpol pendukung Jokowi-Jusuf Kalla, terutama PDI-P, menekan Jokowi dalam mengambil keputusan. Salah satunya terkait rencana pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. (Baca: PDI-P Bantah Megawati Selalu Intervensi Kebijakan Jokowi-Jusuf Kalla)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com