"Apa Pun Risikonya, Presiden Harus Berani Ambil Keputusan"

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Poltracking Institute, Hanta Yudha, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo harus berani mengambil risiko terkait polemik pergantian kepala Polri. Menurut Hanta, masalah ini murni persoalan politik dan Jokowi tak bisa menghindar dari risiko di depannya.

"Harus berani ambil keputusan, apa pun risikonya," kata Hanta dalam sebuah diskusi, di Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2015).

Hanta menjelaskan, besar kecilnya risiko politik dan tekanan yang akan dihadapi bergantung pada sejauh mana keterampilan Presiden Jokowi dalam melakukan negosiasi dengan partai politik.

Pasalnya, proses pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri telah melalui proses politik di parlemen dan didukung oleh mayoritas fraksi, khususnya fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat yang menjadi poros partai pendukung pemerintah. (Baca: DPR Setujui Tersangka Korupsi Budi Gunawan Jadi Kapolri)

"Apakah Jokowi terampil mengelola dinamika politik yang kencang ini dan berani mengambil keputusan dengan segala risikonya? Karena dalam politik tidak mungkin tanpa risiko," ucapnya.

Presiden baru akan mengambil keputusan terkait polemik pergantian Kapolri pada pekan depan. Menurut Jokowi, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum dirinya mengambil keputusan final, apakah melantik atau tidak Budi Gunawan sebagai Kapolri. (Baca: Minggu Depan, Jokowi Ambil Keputusan soal Budi Gunawan)

Jumat pekan depan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan gugatan praperadilan yang diajukan Budi. Ia mempermasalahkan penetapan tersangkanya oleh KPK. Sidang akan dimulai Senin pekan depan.

Sementara itu, Kompolnas mempersiapkan daftar calon kapolri yang baru. Ada empat perwira tinggi yang masuk dalam daftar yang akan diajukan kepada Kompolnas. (Baca: Jika Budi Gunawan Tak Dilantik, Ini Empat Calon Kapolri yang Diusulkan Kompolnas)

Jika Presiden memutuskan tidak melantik Budi Gunawan dan melakukan proses ulang calon kepala Polri, Kompolnas tinggal menyerahkan keempat calon tersebut kepada Presiden.

Empat nama yang persiapkan oleh Kompolnas ialah Komjen Badrodin Haiti (Wakapolri), Komjen Dwi Priyatno (Irwasum Polri), Komjen Putut Eko Bayuseno (Kabaharkam Polri), dan nama baru di jajaran bintang tiga, Komjen Budi Waseso (Kabareskrim Polri).