Kritik Mensesneg, Pramono Anung Ingatkan Menteri Jangan Tambah Kegaduhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung mengingatkan menteri dalam Kabinet Kerja untuk tidak menambah kegaduhan dengan memberikan pernyataan terkait polemik pergantian kepala Polri. Jika kegaduhan bertambah, maka pemerintah yang dirugikan.

"Kalau kemudian para menteri membuat statement terbuka, yang hanya menambah kegaduhan saja, menurut saya yang dirugikan siapa? Pemerintahan sendiri," kata Pramono di Jakarta, Rabu (4/2/2015) siang.

Hal itu disampaikan Pramono menyikapi pernyataan Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang meminta Komisaris Jenderal Budi Gunawan mundur dari calon kapolri. (Baca: Mensesneg: Sangat Indah kalau Budi Gunawan Mundur sebagai Calon Kapolri)

Menurut Pramono, pernyataan Mensesneg tidak tepat karena diungkapkan di depan publik.

"Harusnya memberikan masukan secara tertutup saja kepada Presiden (Joko Widodo), kan bisa," ujar Anggota Komisi I DPR ini.

Lebih jauh, Pramono mengingatkan bahwa dilantik atautak dilantiknya Budi Gunawan sebagai Kapolri adalah hak prerogatif Presiden sepenuhnya, bukan hak menteri. (baca: Nasdem Anggap Mensesneg Buat Kesalahan Fatal Minta Budi Gunawan Mundur)

"Maka berikanlah kewenangan, kekuasaan, waktu, kepada pak Jokowi untuk memutuskan yang terbaik bagi bangsa ini," ujar mantan Wakil Ketua DPR itu.

Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebelumnya mengaku sudah berkomunikasi dengan Budi Gunawan soal imbauan Pratikno itu. Budi menolak mundur dan menunggu putusan praperadilan yang diajukannya terhadap KPK. (Baca: Budi Gunawan Tolak Permintaan Istana agar Mundur sebagai Calon Kapolri)

Dalam pertemuan di Istana kemarin, para petinggi Koalisi Indonesia Hebat berharap Presiden menunggu hasil sidang praperadilan. (Baca: Bertemu Jokowi, Ini Saran yang Disampaikan Para Petinggi KIH soal Budi Gunawan)

Pembacaan gugatan Budi akan dibacakan dalam sidang praperadilan pada Senin pekan depan, setelah KPK sebagai termohon tidak hadir dalam sidang yang digelar Senin (2/2/2015). Budi mempermasalahkan penetapan tersangkanya oleh KPK. Rencananya, putusan akan dibacakan pada Kamis (13/2/2015).

Jokowi mengaku akan mengambil keputusan soal pergantian kepala Polri pada pekan depan. Menurut Jokowi, saat ini masih ada beberapa hal yang harus ia selesaikan sebelum mengambil keputusan final. (Baca: Minggu Depan, Jokowi Ambil Keputusan soal Budi Gunawan)