Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Budi Gunawan, Berikan Kesempatan Emas Itu kepada Presiden

Kompas.com - 03/02/2015, 18:11 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengingatkan agar jajaran di bawah Presiden Joko Widodo tidak gegabah dalam memberikan pernyataan terkait kelanjutan pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan. Menurut dia, sebaiknya Presiden Jokowi yang menyampaikan langsung kepada publik keputusan akhir soal Budi.

"Karena wewenang itu menjadi hak presiden, maka berikan kesempatan emas itu kepada presiden untuk memberikan kebijakan yang terbaik," kata Agus, di Kompleks Parlemen, Kamis (3/2/2015).

Agus mengatakan, langkah yang diambil Jokowi dengan membentuk membentuk tim independen dan meminta masukan para ahli untuk mencari penyelesaian konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri, merupakan langkah maju. 

"Saya kira ini adalah sebuah langkah maju. Tapi jangan lama-lama mengambil keputusannya," ujarnya.

Lebih baik Budi mengundurkan diri

Seperti diberitakan, Mensesneg Pratikno menyatakan pelantikan Budi Gunawan saat ini menjadi dilema. Menurut di, akan lebih baik apabila Budi Gunawan mundur dari pencalonannya sebagai Kapolri.

"Tentu saja sangat indah kalau misalnya justru, misalnya Pak Budi Gunawan mundur. Itu kan selesai," ujar Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/2/2015).

Dilematis yang dimaksud oleh Pratikno yakni Presiden Joko Widodo harus menghadapi realita yang terjadi bahwa apabila melantik Budi Gunawan, maka nama baik Polri akan tercoreng lantaran berstatus Tersangka.

"Presiden menghadapi realita politik bahwa didukung oleh parlemen, sudah disetujui oleh parlemen. Kedua realita poltik juga di masyarakatnya bahwa yan bersangkutan bersatus sebagai tersangka," kata Pratikno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi 'Online' Sebaiknya Diperberat

Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi "Online" Sebaiknya Diperberat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com