Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pencalonan Komjen Budi Gunawan, Megawati Harus Bicara kepada Publik

Kompas.com - 01/02/2015, 14:34 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri dinilai harus berbicara kepada publik mengenai pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI.

Megawati diminta menjelaskan apakah benar pencalonan Budi sebagai calon kapolri tunggal yang diajukan Presiden Joko Widodo atas dasar permintaan Megawati seperti dugaan yang muncul di masyarakat belakangan ini.

"Memang Megawati harus bicara sendiri, Megawati kan selama ini tidak memberikan keterangan pers, jadi publik bertanya-tanya benar enggak ini by design yang disodorkan Bu Mega walaupun tadi ada pernyataan tidak demikian," kata Direktur Riset Akbar Tandjung Institute Alfan Alfian dalam diskusi di Jakarta, Minggu (1/2/2015).

Jika tidak segera menjelaskan kepada publik, lanjut Alfan, akan menjadi wajar jika publik hingga saat ini menganggap Megawati adalah dalang di balik pencalonan Budi Gunawan.

Apalagi, kata dia, Presiden Jokowi mengakui ada tekanan politik yang tak bisa dihindari terkait pencalonan mantan ajudan Megawati tersebut.

"Untuk menghapus persepsi demikian, maka Mega sendiri yang harus angkat bicara. Saya kira, kalau begitu bisa menggeser persepsi kalau Mega di balik pencalonan ini," ucap Alfan.

Secara umum, Alfan menilai kisruh terkait pencalonan kapolri ini merupakan ujian bagi kepemimpinan Jokowi. Jika diibaratkan labirin, lanjutnya, kebijakan yang diambil Jokowi ini merupakan sesuatu yang sangat rumit yang dibangun Jokowi bagi dirinya sendiri.

Langkah Jokowi kali ini diwarnai perseteruan antara KPK dan kepolisian yang semakin memperumit labirin tersebut. "Jokowi dilematis sebagai pemimpin politik dan dia nantinya akan menemukan jati dirinya sebagai pimpinan," ujar Alfan.

Sebelumnya, Ketua Tim Independen untuk Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI Syafii Maarif membuka fakta di balik pencalonan Budi Gunawan sebagai kepala Polri.

Menurut dia, Jokowi tidak pernah mengajukan inisiatif nama mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu. Tim juga menyarankan Jokowi tidak melantik Budi yang ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com