Kompolnas: Arahan Presiden Tunggu Putusan Pra-peradilan Budi Gunawan

Safriyadi mengatakan, arahan yang diberikan Presiden adalah menunggu putusan pra-peradilan yang diajukan Budi Gunawan terhadap KPK. Persidangan akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (2/2/2015) mendatang.

"Kemarin, Kompolnas bertemu Presiden. Yang jadi arahan jelas, kita menunggu pra-peradilan. Kan minggu depan sepertinya sudah ada soal keputusan itu," ujar Safriyadi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (30/1/2015) siang.

Ia mengungkapkan, jika gugatan pra-peradilan Budi Gunawan diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, secara hukum Budi tidak bersalah. Jika putusannya demikian, Kompolnas menyerahkan kepada Presiden apakah akan tetap melantik Budi atau menggantinya dengan calon lain.

Sebaliknya, jika pra-peradilan Budi Gunawan ditolak, proses hukum harus dilanjutkan. Secara etika, lanjut Safriyadi, tidak mungkin Presiden melantik seorang kepala Polri yang berstatus tersangka dugaan gratifikasi.

"Jika pra-peradilan ditolak, kita langsung seleksi nama lagi. Kami menganggap jabatan Kapolri penting, apalagi sekarang jabatan itu hanya diisi oleh Wakapolri," ujar Safriyadi.

Soal siapa saja nama-nama calon yang bakal diajukan, Safriyadi mengisyaratkan tak jauh berbeda dengan nama-nama yang pernah diusulkan ke Presiden, beberapa waktu lalu. Hanya, ada beberapa nama lain yang muncul karena secara jabatannya telah layak dan pantas sebagai calon pimpinan korps Bhayangkara.

Sebelumnya, Jokowi memilih untuk menunda pelantikan Budi sambil menunggu proses hukum yang berjalan di KPK. Sementara itu, pihak Budi mengajukan gugatan pra-peradilan yang tengah diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, ada wacana penggantian calon kepala Kepolisian RI. Wacana penggantian calon kepala Polri telah disampaikan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) kepada Presiden Joko Widodo.