Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal KPK-Polri, Habibie Dukung Pernyataan Jokowi

Kompas.com - 29/01/2015, 19:16 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden ketiga Republik Indonesia BJ Habibie mendukung sikap dan pernyataan Presiden Joko Widodo di Bogor, Jawa Barat tadi siang dalam menangani konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI. Saat itu, Jokowi meminta agar publik menunggu karena dia harus menantikan hasil keputusan gugatan pra-peradilan yang diajukan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan atas penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.

"Saya rasa yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden yang kebetulan tadi saya lihat terjadi di Bogor tepat sekali, ya sudah tunggu saja," kata Habibie usai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (29/1/2015).

Habibie melanjutkan sambil menunggu itu, Presiden sebaiknya mulai fokus bekerja dan menata pembangunan. "Bagaimana tingkatkan produktivitas, pendidikan, bagaimana kegiatan pemerataan. Oke, jangan semua fokus ke situ (kasus KPK-Polri). Kalau yang itu udah deh, sudah dikatakan Presiden tunggu, ya kita tunggu ya," ucap dia.

Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo memberi sinyal untuk menunggu selesainya proses pra-peradilan untuk melantik Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Hal itu diungkapkan Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/1/2015).

"Kita ini harus hormati proses hukum. Sekarang ada proses pra-peradilan, ya semua harus dihormati. Tidak mungkin saya intervensi ke sana. Jadi, ditunggu," ucap Jokowi.

Namun, Jokowi tidak menjawab ketika kembali ditegaskan mengenai keputusan terkait nasib Budi Gunawan. Ia juga tak memberi jawaban pasti mengenai komunikasi dengan DPR RI yang telah menyetujui pencalonan Budi sebagai kepala Polri.

"Nanti, suatu saat akan diputuskan. Nanti ditunggu. Sabar," ujarnya. (Baca: Jokowi Beri Sinyal Putuskan Persoalan Budi Gunawan Seusai Proses Pra-peradilan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com