Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

100 Hari Jadi Penguasa, Jokowi Dinilai Baru Menunjukkan Gebrakan Jangka Pendek

Kompas.com - 28/01/2015, 08:36 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, menilai, kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam 100 hari pemerintahannya baru menunjukkan gebrakan jangka pendek. Meski demikian, ia menyampaikan apresiasinya atas hal-hal yang telah dilakukan Jokowi-JK bersama para menterinya dalam Kabinet Kerja.

"Pemerintahan pada tataran gebrakan awal ya boleh-lah, ada yang patut diapresiasi. Akan tetapi, pada tataran langkah strategis, langkah panjang, ini belum terkomunikasi kepada publik. Baru gebrakan jangka pendek," kata Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Dia mencontohkan kebijakan yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia. Menurut dia, kebijakan tersebut memang patut diapresiasi. Namun, butuh kebijakan lanjutan sehingga kekayaan laut Indonesia bisa terus diselamatkan.

Anggota Komisi III DPR ini juga menyesalkan masih ada sebagian kementerian yang tak bekerja secara maksimal. Dia mencontohkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dipimpin Siti Nurbaya serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin Yohana Yambise.

"Belum semua menteri melakukan kerja sebagaimana yang diharapkan. Masih banyak kementerian yang adem ayem," ujarnya.

Pada masa mendatang, kata Arsul, semua kementerian harus lebih memperbaiki kinerja. Intinya, kata dia, program Nawacita harus segera dirancang untuk lima tahun ke depan bagi setiap kementerian.

"Mestinya semua menteri yang datang ke DPR, mestinya Nawacita dalam program kementerian dalam lima tahun itu disodorkan. Selama ini belum kelihatan," kata Arsul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com