Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Effendi Simbolon: Gaya Jokowi Semi-LSM, Bukan Presiden

Kompas.com - 27/01/2015, 15:42 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, kembali mengkritik Presiden Joko Widodo. Ia menganggap gaya kepemimpinan Jokowi selama menjabat sebagai Presiden seperti memimpin lembaga swadaya masyarakat.

"Saya melihat, gaya beliau semi-LSM. Jadi gayanya bukan gaya presiden yang mandataris konstitusional, melainkan lebih pada gaya LSM," kata Effendi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Effendi mengatakan, dalam upaya penyelenggaraan sistem pemerintahan, Jokowi seharusnya bekerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Namun, apa yang kini tengah dilakukan Jokowi dalam menyelesaikan sejumlah persoalan dianggap telah berjalan tidak sesuai dengan sistem yang ada.

Effendi sebelumnya menyebut pemerintahan Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, yang berjalan hampir 100 hari ini, banyak meninggalkan celah untuk impeachment atau pemakzulan. (Baca: Politisi PDI-P: Yang Punya Peluang, Sekarang Saatnya Makzulkan Jokowi!)

"Siapa pun yang punya peluang menjatuhkan Jokowi, saatnya sekarang karena begitu banyak celahnya dan mudah-mudahan dua-duanya yang jatuh," kata Effendi dalam diskusi evaluasi 100 hari pemerintahan Jokowi-Kalla di Jakarta, Senin (26/1/2015).

Effendi menilai, roda pemerintahan yang dijalankan Jokowi tanpa sistem yang jelas. Kebijakan yang diambil pun, menurut Effendi, hanya bentuk reaksi atas peristiwa yang terjadi. Effendi juga menilai Jokowi salah memilih para pembantunya.

"Antara nakhoda dan navigator, kru, enggak saling kenal. Bayangkan, ada yang umurnya seharusnya sudah istirahat, ada yang anak muda, ini kenyataan yang harus diterima. Prerogatif presiden memilih pembantunya. Saya sendiri, awal Jokowi dilantik, saya protes," kata dia.

Ia mencontohkan sikap Jokowi dalam menengahi ketegangan antara KPK dan kepolisian setelah kepolisian menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka. Menurut Effendi, pidato-pidato Jokowi terkait polemik ini tidak tegas.

"Muncul Presiden, bicara dua-tiga menit, tetapi tidak tahu ngomong apa, 'Ya kamu baik-baik ya, jangan gesekan, wes bareng kerja'. Loh, kok gitu? Sementara itu, yang di bawah ini tinggal tawur saja kita," ucap Effendi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com