Titiek Soeharto Ikut Berkomentar Mengenai Perseteruan KPK-Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - ‎Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Siti Hediati Hariyadi, enggan berkomentar banyak soal hubungan KPK dan Polri yang memanas. Hubungan kedua intitusi penegak hukum itu memanas pasca-penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan oleh KPK dan penetapan tersangka Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Polri.

"Saya prihatin dengan keadaan ini. Kok para penegak hukum saling membuka aib. Malu negaranya," kata perempuan yang akrab dipanggil Titiek Soeharto, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (23/1/2015).

Putri mantan Presiden Soeharto itu berharap kedua institusi tersebut dapat menyadari tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Untuk itu, ia meminta ketegangan antara Polri dan KPK dapat diselesaikan.

‎"Saya prihatin. Kok penegak hukum, KPK dan kepolisian yang harusnya beri contoh yang baik ke masyarakat saling buka aib. Ya enggak bagus buat negara," ucapnya.

Menyikapi perseteruan antara KPK dengan Polri, Presiden Joko Widodo sendiri sudah memberikan pernyataan. Jokowi meminta kedua lembaga itu menjaga wibawanya sebagai institusi penegak hukum. (Baca: Jokowi Minta Jangan Ada Kriminalisasi dan Intervensi Proses Hukum di KPK-Polri)

"Oleh sebab itu, jangan ada kriminalisasi dan proses hukum yang terjadi harus dibuat terang benderang, transparan. Dan agar proses hukum dapat berjalan baik, jangan ada intervensi dari siapapun," kata Jokowi saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (25/1/2015) malam.

Tidak hanya itu, Jokowi juga disebut membentuk tim independen untuk mengatasi konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri. Saat ini, tim itu belum terbentuk secara formal. Rencananya, tim akan terdiri dari sejumlah tokoh, termasuk yang pernah menjabat di KPK dan Polri. (Baca: Jokowi Bentuk Tim Atasi Kisruh KPK-Polri)

Tim itu terdiri dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimmly Asshiddiqie, mantan Wakil Kepala Polri Komjen (Purn) Oegroseno, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, serta dua mantan pimpinan KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas.

Jimly mengatakan, sebenarnya ada satu lagi tokoh yang bakal tergabung dalam tim, yakni mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif. Namun, Syafii Masih berada di Yogyakarta.