Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menyampaikan keterangan di Istana Negara, Jakarta, Minggu (25/1/2015) malam mengenai tim independen yang akan membantu presiden menyelesaikan kisruh KPK dan Polri.
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali memberikan komentar terkait kisruh antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kali ini, Jokowi meminta agar jangan ada kriminalisasi dalam proses hukum di KPK maupun Polri.
Jokowi mengatakan, semua pihak sepakat agar KPK dan Polri, maupun lembaga penegak hukum lain, menjaga wibawa sebagai institusi penegak hukum.
"Oleh sebab itu, jangan ada kriminalisasi dan proses hukum yang terjadi harus dibuat terang benderang, transparan. Dan agar proses hukum dapat berjalan baik, jangan ada intervensi dari siapapun," kata Jokowi saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (25/1/2015) malam.
Jumpa pers tersebut digelar secara mendadak. Sebelum jumpa pers, Jokowi melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh.
Mereka yang bertemu Presiden, yakni Wakil Kepala Polri Komjen (Purn) Oegroseno, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimmly Asshiddiqie, pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar.
Hadir pula mantan pimpinan KPK seperti Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas. Dalam jumpa pers, mereka berdiri di belakang Presiden.
