Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI AD : Prajurit Siaga di Markas, Tidak Diturunkan Jaga di KPK

Kompas.com - 25/01/2015, 13:07 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes TNI AD) menyatakan tidak menurunkan personil untuk melakukan penjagaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta.

Mabes TNI AD menyatakan, hanya menyiagakan prajuritnya di markas-markas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Kolonel Infanteri Wuryanto, pernyataan ini untuk meluruskan pemberitaan yang berkembang bahwa TNI AD menurunkan prajuritnya untuk menjaga KPK.

"Jadi di gedung KPK tidak dilaksanakan pengamanan secara khusus. Situasi-nya kondusif. Apabila ada terlihat anggota, dipastikan mereka adalah anggota dari Kodim atau Koramil, dalam hal ini Koramil 06 Setiabudi (dan) Kodim 0504/Jakarta Selatan yang kebetulan gedung KPK berada di wilayahnya," kata Wuryanto, melalui siaran persnya, Minggu (25/1/2015).

Dia menegaskan, personil Kodim dan Koramil yang ada di KPK sifatnya hanya memantau dan tidak bersenjata. Lebih lanjut, dirinya mengatakan situasi yang sebenarnya saat ini para prajurit TNI AD melaksanakan siaga di satuan masing-masing.

"Situasi yang sebenarnya terjadi di lapangan adalah benar TNI AD melaksanakan siaga, seperti yang disampaikan Kapuspen TNI. Namun mereka siaga disatuan masing-masing," sebutnya.

"Perlu masyarakat mengetahui bahwa semua satuan operasional jajaran TNI AD melaksanakan siaga dan siap untuk di gerakan sewaktu-waktu dengan kekuatan sepertiga dari kekuatan satuan tersebut, dan mereka stand by di markas satuan masing-masing. Ini adalah Prosedur Tetap (Protap) di jajaran TNI AD," ujarnya.

Terkait situasi antara KPK dan Polri, pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga situasi tetap kondusif.

"Yang penting mari kita jaga Polri, jaga KPK agar tetap dapat melaksanakan tugasnya masing-masing. Dan yang paling penting kita jaga Indonesia tercinta tetap damai dan aman," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com