Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Perseteruan KPK dengan PDI-P Makin 'Ngeri-ngeri Sedap'"

Kompas.com - 22/01/2015, 22:25 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah kalangan berkomentar atas pernyataan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto seputar lobi dan pertemuan politik dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad sebelum Pemilu Presiden 2014 lalu. Salah satunya ialah pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra.

Melalui akun Twitter-nya, @Yusrilihza_Mhd, Kamis (22/1/2015), mantan Menteri Kehakiman itu menyebut perseteruan antara KPK dan PDI-P semakin "ngeri-ngeri sedap". (Baca: Hasto Klaim Punya Bukti Foto, Rekaman CCTV, dan Saksi Hidup Pertemuan dengan Abraham Samad)

"Perseteruan PDIP-KPK mulai siang ini, kalo meminjam istilah Sutan Bhatoegana makin 'ngeri2 sedaaap' saja," tulis Yusril.

"Tapi ibarat kata orang Melayu Medan "awak ini apalah, lalat pun tak mau hinggap". Jadi awak pun nonton saja apa yg terjadi," lanjut Yusril.

Terkait bantahan KPK dan keukeuh-nya Hasto akan kebenaran pernyataannya, Yusril pun menantang Hasto untuk membuktikannya.

"Hasto harus tunjukkan alat2 bukti yang lain dong selain para saksi pertemuan dg Pak AS," katanya.

Menurut dia, tidak mungkin pihak keamanan Apartemen Capital Resident, yang diklaim Hasto sebagai lokasi pertemuan, tidak memiliki rekaman CCTV. Terlebih lagi, Hasto menyebutkan bahwa Abraham menggunakan topi dan masker warna hijau saat bertemu dengannya. (Baca: Bermuatan Politik, Manuver Hasto Bisa Jadi Bumerang buat PDI-P)

"Mestinya Hasto gak ngomong doang, upload dong rekaman pertemuan yg Pak AS dibilang pake masker & topi kaya ninja itu. Awak pun mau nonton jg," kata Yusril.

Jika Hasto berbohong soal bukti rekaman itu, kata Yusril, PDI Perjuangan harus berani melaporkannya ke polisi karena Hasto tak hanya mencoreng nama PDI Perjuangan, tetapi juga Abraham.

"Sebaliknya kalau Hasto memfithah, ya jangan didiamkan dong. Laporkan Hasto ke polisi. Wah tambah ngeri2 sedaaaap...," ujarnya.

Sebelumnya, Hasto mengatakan, pihaknya siap menghadirkan saksi hidup yang terpercaya ketika dipanggil kode etik KPK.

"Kami siap menghadirkan saksi hidup. Tanggal-tanggal pertemuan kami akan serahkan ke Komite Etik KPK," kata Hasto kepada wartawan saat di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (22/1/2015).

Hasto mengungkapkan, ia juga memiliki bukti seperti foto saat pertemuan Abraham Samad dengan dirinya di Apartemen Capital Residence. "Ada foto dari salah satu pertemuan itu. Nanti akan ditunjukkan," ujarnya.

Tak hanya itu, Hasto menyebutkan, dirinya mempunyai bukti rekaman CCTV di tempat berlangsungnya pertemuan kala itu.

Secara kronologi, Hasto mengatakan, pertemuan Abraham Samad dengan tim pemenangan Jokowi-JK berlangsung sekitar pukul 00.00 WIB malam, di salah satu ruangan di Apartemen Capital Resident, kawasan SCBD, Jakarta Selatan, 19 Mei 2014. Dalam beberapa kali pertemuan itu, Abraham kerap menggunakan topi dan masker berwarna hijau.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com