Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Wantimpres, Demokrat Sebut SBY Sulit Dibandingkan dengan Jokowi

Kompas.com - 20/01/2015, 15:02 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Hermanto menilai, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono merupakan sosok yang piawai dalam menempatkan orang-orang di tempat yang tepat. Tidak terkecuali dalam menunjuk anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

"SBY dulu yang terbaik. Kita tahu SBY menyelenggarakan pemerintah ini sudah khatam dan khsusnul khotiman," kata Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Ia mengatakan, selama dua periode masa kepemimpinan SBY, politisi tidak mendominasi jabatan Wantimpres. Kondisi ini berbeda dengan pemerintahan Joko Widodo.

Dari sembilan anggota Wantimpres, enam di antaranya dari unsur parpol. Mereka adalah Subagyo HS (Partai Hanura), Sidarto Danusubroto (PDI-P), Rusdi Kirana (PKB), Suharso Monoarfa (PPP), M Yusuf Kartanegara (PKPI), dan Jan Darmadi (Partai Nasdem).

Tiga anggota Wantimpres lainnya adalah mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi (NU), Abdul Malik Fadjar (Muhammadiyah), dan ekonom Sri Adiningsih. (baca: Gerindra: Wantimpres Bagian dari Terima Kasih, Koalisi Tanpa Syarat Hanya Janji Belaka)

"Kalau ingin dibandingkan, tentu beliau cukup tinggi. Memang apa yang dicreate strategi SBY sulit untuk dibandingkan," katanya.

Agus mengaku, tidak terlalu mempersoalkan komposisi anggota Wantimpres yang ditunjuk Jokowi. Namun, ia mengatakan, penunjukkan anggota Wantimpres seharusnya dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di dalam UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres.

"Kalau kami, yang kami inginkan adalah selaras dengan aturan UU," ujarnya.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf d UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres, presiden tidak dapat memilih angota Wantimpres yang berasal dari pimpinan partai politik, pimpinan ormas atau LSM, yayasan, BUMN atau BUMS, organisasi profesi maupun pejabat struktural di perguruan tinggi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

Nasional
Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Nasional
Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Nasional
Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Nasional
Kunjungi Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam, Zulhas Temui Pengungsi dan Berikan Sejumlah Bantuan

Kunjungi Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam, Zulhas Temui Pengungsi dan Berikan Sejumlah Bantuan

Nasional
Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Nasional
Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Nasional
LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Nasional
Ketua BKSAP Perkuat Komitmen Parlemen Anti-Korupsi dan Dorong Demokrasi Lingkungan di Asia Tenggara

Ketua BKSAP Perkuat Komitmen Parlemen Anti-Korupsi dan Dorong Demokrasi Lingkungan di Asia Tenggara

Nasional
Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Nasional
Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Nasional
Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Nasional
Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com