Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: Wantimpres Bagian dari Terima Kasih, Koalisi Tanpa Syarat Hanya Janji Belaka

Kompas.com - 20/01/2015, 14:37 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR RI Ahmad Muzani menyesalkan keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang diisi oleh para petinggi parpol pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014 lalu.

Menurut dia, penunjukan Wantimpres itu tidak bisa dilepaskan dari upaya bagi-bagi kursi kepada mereka yang sudah berjasa menjadikan Jokowi sebagai Presiden.

"Kan saya sudah pernah mengatakan bahwa komposisi yang disusun Jokowi bagian dari terima kasih," kata Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Menurut dia, upaya balas budi politik ini sudah dilakukan saat Jokowi menyusun Kabinet Kerja. Kabinet itu, menurut Muzani, hampir semuanya diisi oleh orang parpol pendukung ataupun orang yang memiliki kedekatan politik dengan parpol pendukung Jokowi-JK.

"Sudah terjadi di kabinet dan itu masih berlanjut. Sekali lagi, tidak akan berhenti, akan berlanjut dalam proses selanjutnya," ucap Sekjen Partai Gerindra itu.

"Apa yang disampaikan koalisi tanpa syarat hanya janji belaka. Sudah terbantahkan sejak penyusunan kabinet," pungkas Muzani.

Presiden Jokowi sudah melantik anggota Wantimpres. Dari sembilan anggota Wantimpres, enam di antaranya dari unsur parpol. Mereka adalah Subagyo HS (Partai Hanura), Sidarto Danusubroto (PDI-P), Rusdi Kirana (PKB), Suharso Monoarfa (PPP), M Yusuf Kartanegara (PKPI), dan Jan Darmadi (Partai Nasdem).

Tiga anggota Wantimpres lainnya adalah mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi (NU), Abdul Malik Fadjar (Muhammadiyah), dan ekonom Sri Adiningsih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com