Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Lima Menteri Jokowi yang Belum Laporkan Kekayaan ke KPK

Kompas.com - 13/01/2015, 06:07 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak lima menteri pada Kabinet Kerja belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK telah menerima laporan harta kekayaan 29 menteri dan dua wakil menteri.

Lima menteri yang belum menyerahkan laporan harta kekayaannya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said; Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu; Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara; Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani; dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise.

Ada pun sejumlah menteri dan wakil menteri di Kabinet Kerja yang telah menyerahkan LHKPN yaitu:

1. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman
2. Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil
4. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo
5. Menteri Koperasi dan UKM A.A. Gede Ngurah Puspayoga
6. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mochamad Basuki Hadimuljono
8. Menteri Pariwisata Arief Yahya
9. Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro
10. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi
11. Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan
12. Menteri Sekretaris Negara Pratikno
13. Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir
14. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dwi Suryo Indroyono Soesilo
15. Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri
16. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi
17. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar
18. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kebudayaan Anies Rasyid Baswedan
19. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan
20. Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir
21. Menteri Kelautan dan Perikananan Susi Pudjiastuti
22. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago
23. Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari
24. Menteri Badan usaha Milik Negara Rini Mariani Soemarsono Soewandi
25. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin
26. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly
27. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno
28. Menteri Perindustrian Saleh Husin
29. Menteri Perdagangan Rahmat Gobel
30. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa
31. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi 'Online' Sebaiknya Diperberat

Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi "Online" Sebaiknya Diperberat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com