Pilih Calon Kapolri Tanpa Melalui KPK, Jokowi Dinilai Melanggar Nawa Cita

"Salah satu poinnya adalah memilih Jaksa Agung dan Kapolri yang bersih, berintegritas, dan antikorupsi. Jokowi-JK tidak melakukan proses penjaringan itu ke KPK dan PPATK dan ini juga kita sesalkan, dia melanggar nawa cita," kata anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho di Jakarta, Minggu (11/1/2015).

Emerson ikut dalam aksi tutup mata bersama dengan dua aktivis ICW serta aktivis Institute for Criminal Justice Reform. Dalam aksinya, empat aktivis itu tampak menutup mata dengan kain hitam yang bertuliskan 'kapolri'.

Menurut Emerson, aksi ini menyindir Jokowi yang dianggapnya tutup mata saat menunjuk Budi Gunawan sebagai calon Kapolri pengganti Jenderal Sutarman. Emerson berpendapat, Jokowi seharusnya konsisten dengan melibatkan KPK saerta PPATK dalam memilih Kapolri seperti halnya yang dia lakukan ketika memilih menteri-menteri kabinet.

Ketika menyusun kabinet, Jokowi bolak-balik menyerahkan nama kepada KPK dan PPATK untuk ditelusuri rekam jejaknya. "Untuk Jaksa Agung dan Kapolri tidak melibatkan KPK. Jangan-jangan Jokowi tahu kalau lewat lembaga ini, bisa distabilo merah (nama Budi Gunawan)" ucap Emerson.

Terkait pencalonan Budi Gunawan ini, ICW telah menggagas petisi yang intinya mencari dukungan masyarakat untuk menolak Jokowi buru-buru mengirimkan nama Budi Gunawan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Ia berharap Jokowi menarik kembali pencalonan Budi Gunawan.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menunjuk Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol) Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri. Nama Budi sudah diserahkan Presiden kepada DPR untuk diikutkan dalam proses uji kelayakan dan kepatuhan. [Baca juga: Jokowi Sebut Penunjukan Komjen Budi Gunawan Usulan Kompolnas]

Menurut Jokowi, pemilihan Budi Gunawan sudah sesuai dengan prosedur, yakni mempertimbangkan usulan Komisi Kepolisian Nasional. Jokowi menganggap usulan Kompolnas tersebut memiliki kecakapan, kemampuan memenuhi syarat untuk menjadi kapolri.

Adapun Budi tercatat pernah menjadi ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri. Seusai menjadi ajudan, Budi pernah menjabat Kapolda Bali (2012). Saat ini, Budi menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol). [Baca juga: Politisi PDI-P Sebut Budi Gunawan Ikut Susun Visi Misi Hankam]

Budi pernah mengikuti seleksi calon Kapolri pada 2013 untuk menggantikan posisi Jenderal (Purn) Timur Pradopo. Namun, Budi (lulusan Akademi Kepolisian/Akpol 1983) harus merelakan posisi kapolri ke-20 kepada Sutarman, lulusan Akpol 1981 yang juga mantan ajudan Presiden Abdurrahman Wahid.