Menhub Diminta Utamakan Hak Korban AirAsia QZ8501

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena mengapresiasi kerja cepat pemerintah dalam menyikapi musibah yang menimpa pesawat AirAsia QZ8501. Meski demikian, Michael meminta pemerintah saat ini tetap menjadikan pencarian dan pemenuhan hak-hak korban sebagai fokus utamanya.

Secara khusus, anggota Fraksi Partai Demokrat itu memberikan catatan untuk Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Michael khawatir Jonan mengurangi fokus pada pencarian korban dan kotak hitam serta tidak mengawal pemenuhan hak-hak korban karena sibuk membuat kebijakan dan sanksi untuk pihak-pihak yang dianggap lalai dan bertanggung jawab atas kecelakaan AirAsia QZ8501.

"Langkah pemerintah sudah bagus, tapi sebaiknya pemerintah terus berupaya untuk pencarian para korban dan kotak hitam. Setelah itu, selesaikan hak-hak keluarga korban mendapat asuransi," kata Michael saat dihubungi, Jumat (9/1/2015).

Menurut Michael, Jonan sudah membuat beberapa kebijakan sebagai respons setelah AirAsia QZ8501 hilang kontak pada Minggu (28/12/2014). Adapun kebijakan-kebijakan itu adalah pembekuan rute penerbangan AirAsia Surabaya-Singapura, melakukan mutasi pegawai di PT Angkasa Pura I, sampai pada terobosan penghapusan penerbangan murah.

"DPR pasti mendukung pemerintah menjerat maskapai nakal, tapi utamakan dulu pencarian korban. Kita akan terus mengawal, termasuk tanggung jawab maskapai untuk menangani asuransi," ucapnya.