Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPI: Netralitas Lembaga Penyiaran Paling Sering Dilanggar

Kompas.com - 23/12/2014, 17:46 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Judhariksawan mengatakan, jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan lembaga penyiaran yakni netralitas lembaga tersebut. Menurut dia, pada tahun ini sejumlah lembaga penyiaran nampak tidak berimbang menayangkan program acara, terlebih yang menyangkut dunia politik.

"Paling banyak pelanggaran ditemukan dalam netralitas lembaga penyiaran. Terutama saat pemilu kemarin," ujar Judhariksawan dalam acara Refleksi Akhir Tahun KPI di Jakarta, Selasa (23/12/2014).

Judhariksawan menilai, media siar kerap dimanfaatkan oleh pemiliknya untuk kepentingan sendiri mau pun kelompok. Apalagi, kata Judhariksawan, dalam kontestasi politik beberapa waktu nampak beberapa media yang terlihat jelas menunjukkan kecondongan dukungan politiknya.

Selain itu, Judhariksawan menilai, jenis pelanggaran lainnya yang kerap dilakukan beberapa lembaga penyiaran yaitu maraknya program acara yang menunjukkan martabat seseorang yang direndahkan.

"Misalnya dengan melempar tepung. Itu merendahkan martabat manusia sebagai bahan olok-olokan," kata Judhariksawan.

Judhariksawan mengatakan, pelanggaran lainnya yang banyak dilakukan yaitu tayangan kekerasan, pornografi, hal yang bersifat privasi, dan banyak melontarkan kata-kata kasar. KPI, kata Judhariksawan, telah mengenakan sanksi kepada sejumlah lembaga penyiaran yang melanggar peraturan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Penyiaran.

Judhariksawan menyatakan, tahun ini KPI telah mengeluarkan sebanyak 178 sanksi kepada sejumlah lembaga penyiaran, mulai dari teguran tertulis hingga penghentian penayangan program sementara. Bahkan, kata Judhariksawan, di tahun ini merupakan pertama kalinya KPI melayangkan surat rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengevaluasi izin lembaga penyiaran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com