Pengamat: Peluang Islah Partai Golkar Masih Cukup Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Hanta Yudha menilai peluang islah dalam penyelesaian masalah dualisme kepengurusan Partai Golkar, masih cukup besar. Hal itu terlihat dari salah satu substansi kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua pihak.

Hanta mengatakan, dalam perundingan, berbagai kemungkinan kesepakatan bisa saja terjadi. Ia mengatakan,sekali pun pokok kesepakatan dinilai sulit tercapai, seperti keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP), kedua pihak akan memberikan penawaran sesuai kepentingan masing-masing.

"Soal Perppu yang diminta kubu Agung, Aburizal juga telah menyatakan mendukung. Itu artinya ada kemungkinan hal-hal lainnya bisa disepakati bersama," ujar Hanta, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (23/12/2014).

Peluang islah, menurut Hanta akan semakin besar, apabila kedua pihak sama-sama memberikan pertimbangan dan akomodasi terhadap apa yang menjadi pokok kesepakatan. Kubu Agung dan Aburizal harus membuka diri lebar-lebar, agar jalan penyelesaian lebih mudah didapat. Hanta mengatakan, setidaknya ada tiga bentuk kemungkinan yang dapat terjadi, setelah kedua kubu melakukan perundingan.

Pertama, perundingan bisa saja menghasilkan kesepakatan islah, tanpa dilakukannya Musyawarah Nasional yang baru. Meski demikian, kesepakatan tersebut dapat mengalami kebuntuan, apabila terjadi perbedaan pandangan mengenai kepengurusan.

"Masalahnya siapa yang akan menjalankan kepengurusan? Dari kubu mana yang akan menjadi ketua umum?" kata Hanta.

Kemungkinan kedua, yaitu kedua kubu melaksanakan Munas rekonsiliasi. Dengan munas baru tersebut, masalah kepengurusan dapat ditentukan bersama-sama melalui Munas. Hanta mengatakan, jika perundingan gagal mencapai islah, atau tidak sepakat untuk mengadakan Munas baru, maka mau tidak mau penyelesaian internal harus diselesaikan melalui mekanisme pengadilan.

Sebagai informasi, masing-masing juru runding, dari kubu Agung dan kubu Aburizal akan mengadakan pertemuan, pada Selasa sore. Pertemuan ini merupakan yang pertama, pasca keputusan Menteri Hukum dan HAM, yang menolak mengesahkan kepengurusan baru DPP Golkar, baik dari hasil Munas Bali, dan Munas Jakarta.