Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Besok, Timsel Hakim MK Bahas Penolakan Ikut Tes dari Hamdan Zoelva

Kompas.com - 22/12/2014, 22:16 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Tim seleksi hakim Mahkamah Konstitusi belum mengambil keputusan atas keberatan Ketua MK Hamdan Zoelva yang menolak menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon hakim konstitusi. Sebagai calon, Hamdan seharusnya menjalani tes wawancara yang berlangsung mulai Senin (22/12/2014) ini. Ketua Tim Seleksi Hakim MK Saldi Isra mengatakan, keputusan baru akan dibicarakan pada Selasa (23/12/2014) besok.
 
"Kami baru akan bahas besok. Kita lihat saja pengambilan nomor urut besok," ujar Saldi, saat dihubungi pada Senin (22/12/2014) malam.
 
Hal yang sama diungkapkan oleh Sekretaris Tim Seleksi Hakim MK Refly Harun. Ia mengatakan, tim masih menunggu perkembangan besok, apakah Hamdan datang atau tidak untuk pengambilan nomor urut. 
 
"Kalau dia tidak datang, baru nanti akan kami putuskan bagaimana," kata dia.
 
Refly mengungkapkan, pada prinsipnya, asas kebersamaan harus ditegakkan. Artinya, kata Refly, semua calon hakim konstitusi harus melalui tahapan seleksi yang sama. Hamdan, kata Refly, memang merupakan salah satu calon yang didaftarkan oleh elemen masyarakat. Akan tetapi, saat ditanya oleh Sekretariat Tim Seleksi MK soal kesediaannya mengikuti seleksi selanjutnya, Hamdan menyatakan kesiapannya.
 
"Dalam praktiknya, yang daftar dan didaftarkan, kami perlakukan sama," ujar Refly.
 
Seperti diberitakan, Hamdan menyatakan keberatannya untuk ikut dalam tes wawancara hakim MK. Hamdan mengaku tak mau mengikuti tes itu lantaran merasa sudah pernah menjalani seleksi serupa pada tahun 2010 silam. Menurut dia, bekal seleksi pada tahun 2010 dan rekam jejaknya selama menjadi hakim konstitusi sudah cukup menjadi bahan penilaian tim seleksi.

Pada hari ini, tim seleksi hakim MK telah melakukan tes wawancara terhadap Lazarus Tri Setyawanta Rabala (dosen FH Unid Semarang), Fontian Munzil (hakim ad hoc Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat), Sugianto (dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon), Dhanang Widjiawan (Manajer Regulasi PT Pos Indonesia Kantor Pusat Bandung).
 
Selain itu, Krisnadi Nasution (dosen FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya), I Dewa Gede Palguna (dosen Hukum Tata Negara di FH Universitas Udayana), Imam Anshori Saleh (komisioner Komisi Yudisial), dan Hotman Sitorus (PNS Kementerian Hukum dan HAM).
 
Tes wawancara dilanjutkan pada Selasa besok terhadap calon hakim konstitusi Yuliandri (Guru Besar FH Universitas Andalas), Hamdan Zoelva (Ketua MK), Aidul Fitriaciada Azhari (dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta), Franz Astani (notaris).
 
Kandidat lainnya adalah Erwin Owan Hermansyah Soetoto (dosen FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), Muhammad Muslih (dosen FH Universitas Batanghari Jambi), dan Indra Perwira (dosen FH Universitas Padjajaran).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com