Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Dapat Rapor Merah, Jokowi Diminta Lakukan Penggantian

Kompas.com - 21/12/2014, 20:59 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat kepolisian Muhammad Harris meminta perubahan kepemimpinan di lembaga kepolisian. Menurut dia, Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman sudah tidak layak menjabat karena kinerja kepolisian telah mendapat rapor merah dari Indonesian Police Watch.

Dia mendesak agar Presiden Joko Widodo segera mencari sosok Kapolri yang baru untuk menggantikan Sutarman. Harris menilai, salah satu yang membuat kepolisian mendapat rapor merah disebabkan ketidaktegasan Sutarman sebagai pimpinan. Padahal, kata dia, saat ini dibutuhkan sosok pemimpin yang tegas, termasuk dalam memberantas separatis di wilayah-wilayah rawan.

"Jangan sampai kasus Timor Timur kembali terulang," kata Harris dalam diskusi dengan tema "Police Outlook 2005, Evaluasi dan Proyeksi Kinerja Polri" yang diselenggarakan IPW di Jakarta, Minggu (21/12/2014).

Hadir dalam acara itu Juru Bicara Independent Police Watch (IPW) Sogi Sasmita, pengacara Eggy Sudjana, dan Sekretaris Jenderal Kompolnas, Hadri Safriadi Cut Ali. Selain itu, Haris meminta kepada Polri untuk membuat keterbukaan informasi publik.

"Laporan kan hak publik, jadi harus dibuka dan ditangani secara transparan," kata dia. Apalagi, kata dia, banyak masyarakat yang tidak tahu sampai di mana kasus yang dilaporkannya. "Banyak masyarakat tidak tahu laporannya sampai mana sehingga cukup membingungkan masyarakat," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, pengacara Eggy Sudjana meminta kepada Kompolnas untuk melakukan action dan memberikan pengawasan yang maksimal kepada aparat kepolisian. "Kompolnas harus mengawasi aparat polisi sehingga tidak terjadi lagi keluhan-keluhan dari masyarakat," kata dia.

Selain itu, Eggy juga meminta kepada IPW untuk memberikan masukan dan penilaian sehingga kepolisian tahu apa saja yang harus diperbaiki. Tak ketinggalan, Sekjen Kompolnas Hadri Safriadi Cut Ali juga menilai kinerja kepolisian belum memuaskan. Pasalnya, masih banyak kinerja kepolisian yang dikeluhkan masyarakat, terutama di bidang Reserse.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com