Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Besok, Jokowi Akan Berkunjung ke Perbatasan Atambua-Timor Leste

Kompas.com - 19/12/2014, 21:25 WIB
Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere

Penulis

ATAMBUA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan akan mengunjungi Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (20/12/2014). Agenda kunjungan Jokowi tersebut untuk melihat langsung kondisi daerah perbatasan dengan Timor Leste itu.

Sekretaris Daerah Kabupaten Belu Petrus Bere, kepada Kompas.com, Jumat (19/12/2014) malam, mengatakan, pemerintah daerah dan masyarakat Belu sebagai kabupaten perbatasan dengan Timor Leste dan menjadi beranda NKRI sudah siap menyambut kedatangan Jokowi.

“Tadi siang sudah dilakukan rapat koordinasi dengan semua unsur terkait dan sudah dilakukan gelar pasukan,” jelas Petrus.

Menurut Petrus, pada Sabtu besok, Presiden Jokowi akan diterima di Bandara Haliwen, Atambua dan langsung menuju Motaain yang merupakan pintu perbatasan. ”Setelah kembali dari Motaain, Presiden dijadwalkan akan makan siang di bandara dan langsung kembali ke Kupang,” kata Petrus.

Untuk diketahui, kunjungan Presiden Jokowi ke Kupang, dalam rangka menghadiri Hari Ulang Tahun Provinsi NTT. Selain itu Jokowi akan meresmikan Rumah Sakit Siloam milik Lippo Grup di Kota Kupang dan peletakan batu pertama pembuatan bendungan Reknamo di Kabupaten Kupang.

Jokowi juga dijadwalkan akan mengunjungi dua daerah perbatasan dengan Timor Leste, yakni di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan di Motaain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu.

Mengutip Antara, Presiden Joko Widodo bersama rombongan tiba di Kupang, Jumat malam, sekitar pukul 21.30 Wita untuk memulai kunjungan kerjanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama dua hari hingga Sabtu (20/12).

Jokowi dijemput langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya di Bandara El Tari Kupang dan langsung bergerak menuju rumah jabatan gubernur untuk menyaksikan penandatanganan kerja sama operasional (KSO) sektor peternakan antara Gubernur NTT Frans Lebu Raya dengan Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

Selain itu, Presiden Jokowi juga akan menyaksikan penandatanganan naskah kerja sama (MoU) sektor kelautan dan perikanan antara Gubernur NTT dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com