Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasek: Sejak Kapan Demokrat Jadi Partai Trah Cikeas?

Kompas.com - 17/12/2014, 08:50 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gde Pasek Suardika, mempertanyakan pernyataan politisi Demokrat, Ruhut Sitompul, yang menyebutkan bahwa yang layak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Demokrat adalah trah Cikeas. Pasek, yang pernah menjadi anggota DPR asal Fraksi Demokrat, menyatakan keinginannya untuk maju sebagai calon Ketua Umum Demokrat pada Kongres 2015. (Baca: Kata Ruhut, yang Pantas Pimpin Demokrat Hanya SBY atau Trah Cikeas)

"Itu saya kira pendapat yang bagus dari juru bicara kerajaan. Karena kalau ngomong trah, itu cara berpikir monarki," kata Pasek saat dihubungi, Rabu (17/12/2014).

Menurut Pasek, sejak Demokrat berdiri, sejumlah ketua umum terdaftar secara sah di Kementerian Hukum dan HAM. Mereka yang pernah menjadi ketua umum, kata Pasek, tidak semuanya berasal dari trah Cikeas.

"Tanya Bang Ruhut yang dulu pernah menjadi anggota Komisi III yang mitranya Kemenkumham. Yang jadi ketua umum Demokrat trah Cikeas, bukan?" ujarnya.

Oleh karena itu, Pasek mengatakan, alasan yang mendasari keinginannya menjadi calon ketua umum adalah mengonter pandangan masyarakat bahwa Demokrat merupakan partai keluarga.

"Kalau partai berasaskan kekeluargaan, boleh. Akan tetapi, jangan jadi partai keluarga atau partai kerajaan," katanya.

Sementara itu, terkait statusnya di Demokrat, Pasek mengatakan bahwa ia masih menjadi kader. Surat pemecatan yang pernah dilayangkan Demokrat, menurut dia, salah prosedur.

"Yang bilang dipecat itu siapa? Saya itu pernah mau dipecat," kata Pasek. 

Pasek mengungkapkan, surat pemecatannya hanya ditandatangani oleh Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hassan dan Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas.

"Nah, saya ancam dengan proses hukum, dan akhirnya suratnya dikembalikan lagi karena salah prosedur. Akhirnya kembalilah normal," ujarnya.

Trah Cikeas

Sebelumnya, Ruhut mengingatkan para kader Demokrat yang punya keinginan maju sebagai calon ketua umum Demokrat pada Kongres 2015. Menurut dia, Demokrat hanya memiliki satu pemimpin, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Partai kami hanya satu matahari, SBY. Tidak seperti partai lain. Kami semua satu, punya matahari hanya satu, yaitu SBY," kata Ruhut, Senin (15/12/2014).

Jika ada orang lain yang ingin maju, kata Ruhut, maka dia harus berasal dari trah Cikeas alias berasal dari keluarga SBY. (Baca: Pasek Siap Tantang SBY dalam Kongres Demokrat 2015)

"Kalau mau ada calon lain, harus trah Cikeas, Ibas, Pramono Edhie atau Ani Yudhoyono. Itu juga kalau Pak SBY berkenan. Nama itu harus keluar dari ucapan dia. Kalau dia enggak dukung, bisa hancur partai ini. Kami masih butuh Pak SBY," ujar anggota Komisi III DPR itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com