Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Serahkan Satyalancana kepada 864 Pendonor Darah

Kompas.com - 16/12/2014, 10:53 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Presiden Jusuf Kalla mewakili Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan Satyalancana Kebaktian Sosial secara simbolik kepada 864 pendonor darah sukarela (DDS) yang telah mendonorkan darahnya sebanyak 100 kali.

Pemberian penghargaan dilakukan bersamaan dengan pembukaan musyawarah nasional Palang Merah Indonesia di Jakarta Convention Center, Selasa (16/12/2014). Pemberian Satyalencana ini merupakan agenda tahunan PMI.

"Ada DDS 100 kali dari 17 provinsi yang menerima penghargaan ini berasal dari Sumatera Utara (6 orang), Sumatera Selatan (42 orang), Sumatera Barat (9), Kepulauan Riau (1), DKI Jakarta (171), Jawa Barat (124), Banten (4), Yogyakarta (9), Jawa Tengah (100), Jawa Timur (334), Bali (8), NTB (1), Kalimantan Timur (36), Kalimantan Barat (2), Kalimantan Tengah (1), Sulawesi Selatan (10), dan Sulaewesi Tengah (6)," kata Ketua Panitia Farid Husein yang juga pengurus PMI Bidang Kesehatan, Donor Darah, dan Rumah Sakit.

Tahun ini, lanjut dia, Provinsi Jawa Timur mengirimkan DDS 100 kali terbanyak. Sementara untuk pendonor 100 kali tertua, yakni M Rosyad (73 tahun) berasal dari Sumatera Selatan.

"Sedangkan pendonor darah 100 kali termuda, yaitu Sujono (38) berasal dari Jawa Timur," sambung Farid.

Ia menyampaikan, jumlah pendonor darah sukarela tahun ini meningkat 1 persen menjadi 90 persen dari 89 persen pada tahun lalu. Jumlah pendonor kalangan muda yang menjadi target PMI juga mengalami peningkatan. Pada 2013, jumlah pendonor muda sekitar 609.767 orang kemudian meningkat jadi 794.515 orang pada tahun ini.

"Peran DDS (donor darah sukarela) sangat penting untuk membantu mengumpulkan perolehan donasi darah untuk kebutuhan Indonesia yang saat ini mencapai sekitar 4,8 juta kantong setiap tahunnya," ucap Farid.

Selain memberikan penghargaan, Kalla yang juga Ketua Umum PMI membuka munas PMI ke-20 yang akan berlangsung selama tiga hari hingga 18 Desember di Jakarta. Munas akan dihadiri 800-an peserta dari provinsi/kabupaten/ kota.

Dalam munas ini, Kalla akan menyampaikan laporan pertanggung jawaban program kerja PMI selama lima tahun pengurusan periode 2009-2014 yang dipimpinnya. Dalam munas ini, PMI akan memilih ketua umum baru pengganti Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com