Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: 76 Persen Pemilih Puas terhadap Pilpres 2014

Kompas.com - 10/12/2014, 16:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Lembaga Survei Indonesia bekerja sama dengan IFES Indonesia melakukan survei terkait pelaksanaan Pemilu Presiden 9 Juli lalu. Hasilnya, sebanyak 76 persen masyarakat Indonesia merasa puas terhadap Pilpres dan 11 persen lainnya sangat puas. Hanya 9 persen yang merasa tidak puas.

Hasil survei itu disampaikan Program Officer IFES Indonesia Sandra Nahdar di Jakarta, Rabu (10/12/2014), seperti dikutip Antara.

Ia mengatakan, pandangan terhadap pelaksanaan Pilpres tersebut diperoleh dari masyarakat pemilih pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla maupun Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"Populasi utama menyatakan kepuasan mereka terhadap proses pemilihan secara keseluruhan, baik dalam kalangan pemilih Jokowi maupun pemilih Prabowo," kata Sandra.

Dari kalangan pemilih Jokowi, sebanyak 82 persen masyarakat merasa sangat puas, 13 persen sangat puas dan tiga persen lainnya merasa tidak puas.

Dari pemilih Prabowo ditemukan sebanyak 66 persen pemilih merasa puas, sembilan persen sangat puas dan 22 persen lain tidak puas.

Sandra menjelaskan, selain mayoritas pemilih merasa puas terhadap penyelenggaraan Pilpres, masyarakat juga memiliki penilaian positif terhadap pemilu anggota legislatif DPR, DPD dan DPRD pada April lalu.

Sebanyak 66 persen masyarakat menilai pemilihan berjalan bebas dan adil. Sedangkan 19 persen lain menyatakan pemilihan berlangsung bebas dan adil.

Sementara itu, sebanyak 12 persen masyarakat menyatakan sebaliknya, yakni pemilihan berjalan tidak adil dan tidak bebas dengan rincian 11 persen di antaranya merasa sama sekali tidak adil dan satu persen merasa tidak bebas.

Terkait akan hal itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengapresiasi hasil survei evaluasi penyelenggaraan pemilu 2014 tersebut.

"Evaluasi ini menjadi penting dan merupakan pekerjaan rumah bagi kami untuk memperbaiki proses penyelenggaraan Pemilu ke depannya. Ini menjadi dorongan untuk perbaikan regulasi dalam rangka mewujudkan proses demokrasi yang jauh lebih baik di Tanah Air," kata Ferry.

Metode survei dilakukan dengan pengambilan data terhadap 2.000 responden, yang mewakili pemilih dengan usia 17 tahun ke atas, dalam kurun waktu 25 Oktober hingga 3 November, pascapelaksanaan Pemilu anggota Legislatif dan Presiden-Wapres.

Pengambilan data dilakukan di 34 provinsi di Indonesia, dengan "over sampling" sebanyak 540 orang di Provinsi Aceh, Maluku, Papua dan Papua Barat.

Survei dengan angka "margin of error" 2,1 persen tersebut bertujuan untuk mengetahui pendapat masyarakat Indonesia terhadap proses pemilu, institusi terkait pemilu, pandangan selama berlangsungnya pemilu serta pemikiran mereka terhadap situasi terkini di Tanah Air selama tahun pemilu 2014.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com