Ingin Beli Aset Lapindo, Wapres Jusuf Kalla Sebut Belum Ada Anggarannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan belum ada anggaran bagi pemerintah untuk membeli aset PT Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp 781 miliar. Ia membantah pemerintah akan mengalokasikan dana pembelian PT Lapindo dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 yang disusun pada Januari tahun depan.

"Saya belum tahu dari mana pemerintah membayar itu. APBN belum ada, siapa bilang sudah ada? Kan baru rencana, silahkan saja kalau baru rencana, tapi belum ada," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (9/12/2024).

Kendati demikian, Kalla mengaku belum tahu ada rencana pembelian aset PT Lapindo oleh pemerintah. Menurut dia, belum ada pembicaraan mengenai hal itu.

Politisi Partai Golkar ini juga menegaskan bahwa pemerintah tidak mungkin mengambil alih penyelesaian pembayaran Lapindo karena kasus Lapindo ini bukan persoalan ganti rugi. Menurut Kalla, transaksi antara Lapindo dengan warga yang terkena dampak lumpur adalah transaksi jual beli lahan.

"Jangan lupa itu Lapindo itu bukan ganti rugi, tapi jual beli tanah. Itu Lapindo itu membeli tanah rakyat dengan harga yang cukup tinggi, jadi karena itu transaksi tidak mungkin transaksi diambil pemerintah. Ganti rugi, jangan lupa," kata Kalla.

"Memang Lapindo pada waktu itu membeli tanah dengan harga tiga atau empat kali lipat, tapi kalau itu (lumpur) berhenti, langsung Lapindo kaya lagi karena dapat 1000 hektar lahan kan," sambung Kalla.

Ia juga mengingatkan Lapindo masih ada utang pembayaran lahan Rp 780 miliar yang harus dilunasi.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa pemerintah berencana membeli aset PT Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp 781 miliar. Hal ini dilakukan supaya Lapindo, yang tengah dilanda krisis keuangan, bisa melunasi tunggakan kepada masyarakat yang masuk dalam peta area terdampak. (Baca: Pemerintah Akan Beli Aset Lapindo)

Basuki mengungkapkan, pembelian aset Lapindo itu akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Aset yang akan dibeli pemerintah, sebut Basuki, akan bernilai Rp 781 miliar.

Dengan pembelian itu, pemerintah meminta Lapindo untuk bisa melunasi tunggakan kepada masyarakat. Selama ini, korban dalam peta area terdampak menjadi tanggung jawab Lapindo, sedangkan ganti rugi untuk korban di luar peta area terdampak ditanggung oleh pemerintah. Namun, karena Lapindo sudah kehabisan dana, belum semua korban dalam peta area terdampak yang mendapatkan ganti rugi.

Pada Maret lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan enam korban lumpur Lapindo yang berada dalam area terdampak. Intinya, MK meminta negara—dengan kekuasaan yang dimiliki—menjamin dan memastikan pelunasan ganti rugi korban dalam peta area terdampak.

PT Minarak Lapindo Jaya sudah melunasi sebagian besar kewajiban pembayaran ganti rugi senilai Rp 3,8 triliun. Namun, masih ada kekurangan Rp 781 miliar yang belum dibayar. Lapindo berdalih tengah dilanda kesulitan keuangan. Sementara itu, pemerintah sejak 2007 hingga 2014 sudah mengeluarkan dana anggaran hingga Rp 9,53 triliun untuk membiayai Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.