Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agus Gumiwang: Keputusan Munas Golkar di Ancol Membubarkan KMP

Kompas.com - 07/12/2014, 09:03 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Calon ketua umum Partai Golkar pada Munas IX Golkar di Hotel Mercure Ancol, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, salah satu keputusan Munas Ancol adalah membubarkan Koalisi Merah Putih (KMP). Golkar, kata dia, mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Hasil Munas ini salah satu keputusannya membubarkan KMP. Karena jika Golkar keluar, maka sudah tidak ada lagi kekuatan dari KMP. Munas ini akan mendukung rencana pemerintah," kata Agus Gumiwang di Ancol, Sabtu (7/12/2014), seperti dikutip Antara.

Agus menambahkan, bentuk dukungan kepada pemerintah adalah dengan menerima Perppu Pilkada yang diajukan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Perppu itu mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah dari sebelumnya lewat DPRD menjadi langsung oleh rakyat.

"Program akan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan keinginan mereka (DPD I dan II). DPP Golkar peka terhadap perkembangan di masyarakat dan itu kemudian hari diejawantahkan oleh partai. Seperti Pilkada langsung, Perppu diterima," kata Agus.

Dia mengatakan bahwa dia dan dua calon ketua umum lain, yakni Agung Laksono dan Priyo Budi Santoso, sepakat mendukung siapa pun yang menjadi ketua umum Golkar.

"Kita sudah sepakat bersaing secara sehat, tidak ada black campaign satu sama lain. Kita bertarung secara sehat. Siapa pun yang terpilih, kita akan dukung dan siap membantu, bukan zero game," kata mantan Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu.

Sementara itu, Priyo menegaskan, opsi untuk mendukung pemerintah tak perlu dilarang atau dihambat.

"Semua akan dibahas di komisi-komisi tentang berbagai perspektif yang muncul. Mendukung pemerintah adalah opsi yang jangan dilarang-larang. Mendukung pemerintah tidak harus ngeblok pada salah satu koalisi. Nanti akan dimatangkan lagi," kata mantan Wakil Ketua DPR itu.

Sebelumnya, Munas IX Golkar di Bali memutuskan partai berlambang pohon beringin itu tetap bergabung dalam KMP. Munas tersebut juga memutuskan menolak Perppu Pilkada. (baca: Munas Putuskan Golkar Tetap Berada di KMP)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com