Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudah Lebih dari 230 Anggota DPR Tanda Tangan Usul Interpelasi Jokowi

Kompas.com - 28/11/2014, 20:57 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya DPR menggalang interpelasi alias penggunaan hak meminta keterangan kepada Presiden Joko Widodo--terkait kebijakan Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak--masih bergulir dan tanda tangan dukungan juga terus bertambah.

Hingga Jumat (28/11/2014), sudah lebih dari 230 anggota DPR membubuhkan tanda tangan mendukung upaya tersebut. "Hari Senin baru 18 orang. Hari selasa 157 orang. Hari Rabu sudah 202 orang. Hari Jumat ini sudah di atas 230 orang anggota," kata Misbakhun, Jumat petang.

Misbakhun mengatakan, usulan penggunaan hak meminta keterangan tersebut baru akan diserahkan ke pimpinan DPR bila setidaknya sudah ada 300 tanda tangan dukungan. "Karena kami ingin dukungan anggota DPR yang lebih kuat dan lebih besar jumlah dukungannya," ujar dia soal target dukungan minimal itu.

Jika dukungan kuat, Misbakhun meyakini proses penggunaan hak interpelasi akan berjalan dengan mulus. Dia berharap bisa segera menggenapi jumlah dukungan itu sehingga usul penggunaan hak interpelasi bisa secepatnya pula diserahkan ke pimpinan DPR.

Sejauh ini, kata Misbakhun, ada 4 fraksi yang solid mendukung usulan ini, yakni Fraksi Partai Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional.

Selain empat fraksi itu, ada juga sebagian anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dari kubu pengurus partai versi Djan Faridz turut tanda tangan. Usul interpelasi mensyaratkan dukungan 25 anggota Dewan dari dua fraksi yang berbeda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com