Senator Asal Bali Minta Golkar Jamin Keamanan Bali Selama Munas

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Bali, I Wayan Gede Pasek Suardika, menilai keraguan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno atas terselenggaranya Munas Golkar di Bali perlu dijawab oleh Golkar sendiri. Karena itu, Golkar diminta untuk bisa menjaga kondisi tetap kondusif selama munas berlangsung.

"Problemnya di situ. Bisa enggak Golkar itu menjaga rasa aman? Kalau bisa, mau munas sepuluh kali di Bali juga enggak apa-apa," ujar Pasek di Kompleks Parlemen, Jumat (28/11/2014).

Pasek mengaku setuju terhadap surat Menko Polhukam yang meminta polisi tidak memberikan izin bagi diselenggarakannya Munas Golkar. Menurut dia, Bali adalah tujuan wisata yang diminati banyak orang sehingga keamanannya harus dijamin.

Namun, Pasek berharap surat tersebut tidak berdampak pada gagalnya Munas Golkar yang diselenggarakan di Bali. Sebab, jika munas gagal maka itu sama saja mengurangi keuntungan yang didapatkan masyarakat Bali dari kunjungan peserta munas partai berlambang beringin tersebut.

"Kalau ada kegiatan meeting di Bali yang pasti menghadirkan banyak orang, tentunya itu kan menggairahkan pariwisata lokal. Kalau hotel penuh kan ada pajak hotel dan restoran," ujar senator yang juga mantan anggota DPR asal Fraksi Partai Demokrat ini.

Oleh sebab itu, selain kemampuan Golkar untuk tidak berulah selama munas, Pasek berpendapat bahwa kepolisian setempat juga menjadi kunci. Kepolisian, lanjut dia, mesti memberikan jaminan bahwa suatu acara bisa berjalan lancar dengan melakukan sejumlah langkah preventif.

Berkaca pada pengalaman pertemuan akbar partai politik di pulau dewata itu, Pasek belum menemukan fakta terjadi kerusuhan besar sehingga membuat pariwisata terganggu. 

"Pernah sih dulu ada sekali kongres yang bermasalah, Partai Bintang Reformasi. Ada yang ditusuk di Sanur. Tapi, selain itu saya rasa relatif aman," ujar Pasek.

Sebelumnya, Menko Polhukam Tedjo Edhy meminta kepolisian untuk tidak memberikan izin pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Bali pada 30 November 2014. Menurut Tedjo, pemerintah lebih memilih untuk menjaga nama baik Indonesia, mengingat Bali merupakan tujuan pariwisata utama bagi turis asing. (Baca: Menko Polhukam: Saya Sarankan Polri Tak Beri Izin Munas Golkar di Bali)

Sikap Tedjo itu lalu menuai kritik dari internal Golkar maupun elite parpol Koalisi Merah Putih. Ia dianggap mencampuri urusan internal Golkar. Setelah dikritik, Tedjo meluruskan bahwa ia hanya berupaya mengingatkan akan kemungkinan buruk jika Munas Golkar digelar di Bali akhir tahun ini. (Baca: Menko Polhukam: Saya Hanya Mengingatkan, Kok Dianggap Bersalah?)