Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Sarankan Munas Golkar di Bali Ditunda

Kompas.com - 27/11/2014, 14:48 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) menyarankan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar yang akan digelar mulai 30 November 2014, di Bali, agar ditunda. Menurut JK, Munas tersebut sebaiknya digelar setelah kondisi di internal Golkar kondusif dan para elitenya berdamai.

Wakil Presiden itu mengaku ingin Munas ditunda karena kehawatiran terjadinya kericuhan antar-pendukung kubu yang berseteru saat Munas Golkar digelar. Terlebih lagi, konflik di internal Golkar relatif mengkhawatirkan menyusul adanya bentrok fisik saat rapat pleno di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, beberapa hari lalu.

"Bukan larangan, pemerintah mengkhawatirkan, 200 orang saja ketemu berkelahi, gimana ribuan?" kata Kalla, seusai menghadiri puncak peringatan Hari Guru, di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Atas dasar itu, Kalla menegaskan bahwa dirinya memberikan rekomendasi agar pelaksanaan Munas IX Partai Golkar ditunda. Ia menyarankan agar cari waktu yang lebih baik setelah kondisi di internal partai benar-benar kondusif.

"Bukan saya merekomendasikan untuk dibatalkan (Munas di Bali), melainkan bersatu dululah, baru munas. Cari waktu yang lebih cocok," ujarnya.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar telah menetapkan penyelenggaraan Munas IX mulai 30 November 2014 di Bali. Penyelenggaraan Munas tersebut kemudian mendapat penolakan karena dianggap hanya digelar untuk memuluskan Aburizal Bakrie menjabat kembali sebagai ketua umum Golkar.

Untuk menampung aspirasi yang menolak Munas IX digelar 30 November, Agung Laksono membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar yang ia pimpin sendiri. Presidium Penyelamat Partai itu menetapkan Munas IX Partai Golkar digelar di Jakarta pada Januari 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com