Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Sebut Menko Polhukam Sudah Mencampuri Urusan Partai Golkar

Kompas.com - 26/11/2014, 08:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang melarang kepolisian mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas Partai Golkar pada 30 November-3 Desember 2014 di Bali, menurut Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, adalah sebuah pernyataan offside.

"Menko Polhukam sudah berlebihan dalam bertindak. Tak sepantasnya ia mencampuri terlalu jauh urusan internal partai politik. Jika yang dikhawatirkan dalam penyelenggaraan munas adalah kisruh, Menko Polhukam seharusnya menindak tegas dalang kekisruhan, bukan lantas melarang penyelenggaraan munas," kata Fadli Zon melalui pesan singkatnya, Rabu (26/11/2014).

Fadli Zon juga mengkhawatirkan, jangan sampai ada anggapan dari masyarakat bahwa Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno sedang memancing di air keruh, mengingat latar belakang Tedjo Edhy Purdijatno yang berasal dari Partai Nasdem, salah satu partai politik koalisi Jokowi-JK.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu yakin, Partai Golkar adalah partai yang sudah mempunyai akar yang kuat, dapat mengatasi berbagai hal yang terjadi di internalnya.

"Tentu kita berharap Indonesia bisa terus bergerak ke arah yang lebih baik. Namun, hal ini tak akan tercapai jika pemimpinnya tak paham cara mengurus negara ini. Seorang presiden ataupun menteri diberikan mandat untuk menggunakan kewenangannya dengan baik, bukan malah menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya," ujar Fadli Zon.

Fadli Zon juga mengingatkan kepada para menteri dan jajaran lain dalam pemerintahan Jokowi agar tidak keluar batas dalam bertindak.

"Pemerintahan Jokowi harus merenungkan ungkapan Lord Acton, seorang ilmuwan Inggris; power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, dan kekuasaan yang mutlak (tanpa pengawasan) pasti disalahgunakan," tandasnya. (Muhammad Zulfikar)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com