Tenggelamkan Kapal, Pemerintah Tak Takut Diprotes Negara Lain

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana Presiden Joko Widodo untuk menenggelamkan kapal-kapal ilegal yang masuk dalam teritori laut Indonesia tampaknya akan mendekati kenyataan. Pada Senin (24/11/2014) malam ini, semua menteri terkait dikumpulkan untuk mewujudkan rencana itu. Meski mendapat sorotan dari dunia internasional, pemerintah tak takut diprotes oleh negara lain.

"Sekarang intinya, Presiden menegaskan masalah law enforcement (penegakan hukum). Kalau yang kita lakukan law enforcement maka yang kita lakukan adalah yang benar," ujar Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/11/2014).

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan dukungannya atas rencana pemerintah untuk menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan. Namun, dia mengingatkan bahwa operasi itu harus dilakukan secara integrasi. Moeldoko mengaku TNI sebenarnya sempat menerapkan penenggelaman kapal-kapal pencuri ikan.

"Dulu pernah. Nanti kita lakukan karena mungkin tidak terekspos," ucap Moeldoko.

Dia pun mengaku tak gentar hubungan antara Indonesia dan negara tetangga terganggu dengan rencana itu. "Saya kira mereka akan memahaminya," imbuh jenderal bintang empat itu.

Diberitakan, Presiden Jokowi "geregetan" atas ulah kapal penjarah hasil laut di Indonesia. Dia menyebutkan, negara merugi Rp 300 triliun per tahun atas jarahan tersebut. Dia pun meminta keamanan laut untuk bertindak tegas terhadap kapal pencuri hasil laut. "Enggak usah tangkap-tangkap, langsung saja tenggelamkan. Tenggelamkan 10 atau 20 kapal, nanti baru orang mikir," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Meski sempat menimbulkan pro dan kontra, penenggelaman kapal pencuri ikan itu rupanya sudah diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, ayat (1) dan (4). Berikut bunyi dasar hukum tersebut, ayat (1) "Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia".

Adapun ayat (4) berbunyi, "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup".