"Jokowi Semakin Rapat ke Partai dan Renggang ke Rakyat"

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Demokrasi Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, beberapa kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kurun waktu kurang dari sebulan menjadi kepala negara mengecewakan rakyat. Menurut Ray, Jokowi tampak "tersandera" kepentingan partai sehingga hubungannya dengan rakyat semakin jauh.

"Semakin ke sini, semakin kelihatan pengaruh partai terhadap Jokowi makin kuat. Ada gejala Jokowi makin rapat ke partai dan renggang ke rakyat," ujar Ray dalam diskusi di Jakarta, Minggu (23/11/2014).

Ray mengatakan, belum habis kekecewaan masyarakat atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, kini publik dikecewakan kembali dengan dipilihnya HM Prasetyo, mantan politisi Partai Nasdem, sebagai Jaksa Agung. Ia menilai, pemilihan Prasetyo tidak dilakukan secara transparan dan tidak melibatkan masyarakat untuk menilai.

"Mestinya Jokowi mengembangkan tradisi untuk meminta masyarakat menilai. Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas ini harus dipupuk, tapi malah ditinggalkan," kata Ray.

Meskipun pemilihan jaksa agung merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden, menurut dia, proses pemilihan semestinya melibatkan masyarakat untuk menilai rekam jejaknya.

Bahkan, kata Ray, Jokowi tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melakukan penelusuran calon jaksa agung, seperti yang dilakukan Jokowi ketika menyusun Kabinet Kerja.

"Meskipun mutlak prerogatif, tapi tidak serta-merta kemudian Presiden bisa semena-mena, dia juga harus tetap konsultasi ke masyarakat," ujar dia.

Ray berharap Jokowi menyadari bahwa dia mulai "merangkak" memenuhi kepentingan partai dan semakin menjauh dari rakyat. Ia mengingatkan Jokowi agar tidak lupa bahwa rakyat yang mengantarnya menuju kemenangan saat Pilpres 2014.