Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU Usulkan Hari Santri Nasional 22 Oktober, Bukan 1 Muharam

Kompas.com - 21/11/2014, 17:05 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj menilai tidak tepat jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menetapkan tanggal 1 Muharam sebagai hari santri nasional. Said mengusulkan agar hari santri ditetapkan pada 22 Oktober setiap tahunnya.

"Tolong sampaikan ke Presiden, tidak tepat 1 Muharam. Yang khas itu tanggal 22 Oktober di mana para santri dengan semangat jihad menyambut pasukan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) di Surabaya, dan mempertahankan kemerdekaan," kata Said saat membuka acara Konferensi Besar Fatayat NU di Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Hadir pula dalam acara ini Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut Said, pada 22 Oktober beberapa tahun lalu, para santri dengan arahan Kiayai Haji Hasyim Ashari melawan pasukan NICA.

"Kiai Abas dari Cirebon, Kiai Maskur dari Malang, korbannya 22.000 tapi alhamdulillah berhasil. Yang pasang bom di komandan NICA itu Harun, santri Tebu Ireng. Jadi hari santri 22 Oktober bukan 1 Muharam," sambung Said.

Said juga mendoakan Jokowi-Kalla diberikan kekuatan lahir dan batin dalam memimpin negara. Menurut keputusan musyawarah nasional PBNU, kata Said, penganut NU menerima sistem kepemimpinan yang nasionalis. Dengan demikian, NU menganggap Jokowi-Kalla sebagai pemimpin yang sah.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi tak ingin tergesa-gesa dalam menentukan hari santri secara nasional. Dia ingin penetapan hari santri dilakukan bersamaan dengan kegiatan monumental dan bukan sekadar seremonial belaka.

Mantan Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto yang kini menjabat Sekretaris Kabinet menyampaikan, pada 1 Muharam lalu, Jokowi memang menyampaikan janjinya untuk menetapkan hari santri. Namun, menurut Andi, hal itu bukan berarti Jokowi berjanji menetapkan 1 Muharam sebagai hari santri.

Andi mengungkapkan, Jokowi berpandangan bahwa 1 Muharram adalah tahun baru Islam yang maknanya jauh lebih luas dari hari santri. Itulah mengapa Jokowi tak pernah berjanji menetapkan 1 Muharram sebagai hari santri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com