Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Yuddy Minta Seluruh Pejabat Kencangkan Ikat Pinggang

Kompas.com - 20/11/2014, 21:55 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi kembali meminta seluruh pejabat pemerintahan untuk mengedepankan hidup hemat. Ia ingin hidup hemat tidak hanya diterapkan di kehidupan birokrasi, tapi juga menjadi karakter sehari-hari.

"Pejabat pemerintahan itu tidak boleh bermewah-mewah dan berlebihan. Harus hidup dengan mengencangkan ikat pinggang," ujar Yuddy di Kempinsky Hotel Jakarta, Kamis (20/11/2014), di sela acara e-Transparency Award 2014.

Hidup hemat, kata Yuddy, merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo. Bagi dia, instruksi itu visioner. Hidup hemat dalam roda birokrasi, ujar dia, berkaitan erat dengan kemampuan mengoptimalkan anggaran.

"Pengamat ekonomi sudah memperkirakan, kalau (kita) berhemat bisa saving anggaran dari 25 (persen) sampai 30 persen. Kalau APBN Rp 2.000 triliun, kita bisa hemat Rp 500 triliun," ujar Yuddy.

Dengan angka itu, lanjut Yuddy, pemerintah bisa membangun jalan tol, pelabuhan laut dalam, maupun infrastruktur lainnya selama lima tahun ke depan. "Makanya saya bilang sejak jadi menteri untuk pertama kali, semua unit lembaga pemerintah harus mawas diri memakai anggaran. Gunakan anggaran sebijaksana mungkin sesuai sasaran," tegas dia.

Yuddy juga mengeluarkan surat edaran untuk jajaran kementerian dan pemerintahan daerah untuk mengurangi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di hotel. Menurut dia, edaran itu juga sesuai dengan instruksi langsung dari Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menurut Yuddy, seluruh instansi pemerintah mesti mendayagunakan fasilitas ruangan yang ada di kantornya masing-masing untuk rapat. Tak perlu lagi, ujar dia, menghambur-hamburkan uang negara demi rapat yang bisa digelar di kantor sendiri.

Yuddy memberikan toleransi bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang menggelar rapat di hotel mewah hingga akhir November 2014, meski seharusnya surat itu langsung efektif berlaku pada saat diterbitkan pada 6 November 2014.

Menurut Yuddy, pelaksanaan surat edaran itu pun masih menuai halangan di lapangan. "Ada instansi yang sudah merencanakan rapat di hotel jauh-jauh hari. Rata-rata mereka tidak punya ruangan dengan kapasitas yang diinginkan, sudah bayar uang muka dan catering, dan lain-lain," sebut Yuddy soal halangan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com