PDI-P Tak Kaget jika KMP Ajukan Hak Interpelasi soal Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI-P di MPR Ahmad Basarah mengatakan, sejak awal telah ada prediksi bahwa Koalisi Merah Putih di parlemen akan menggunakan hak konstitusional mereka untuk memanggil pemerintah. Wacana interpelasi itu muncul setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak jenis premium dan solar, Senin (17/11/2014) malam.

Basarah berharap pemerintah dapat meningkatkan komunikasi dengan seluruh anggota fraksi Koalisi Indonesia Hebat di parlemen.

"Saya tidak terkejut dengan niat dan rencana KMP untuk mendorong digunakannya hak interpelasi DPR karena itu hanya tinggal persoalan waktu saja," kata Basarah saat dihubungi wartawan, Rabu (18/11/2014).

Basarah menengarai rencana pemanggilan pemerintah oleh DPR itu tidak hanya berhneti pada soal kenaikan harga BBM. Ia menilai KMP akan terus menggulirkan haknya seiring dengan kebijakan lain yang akan dikeluarkan pemerintah.

"Hal itu selaras dengan motif dipertahankannya eksistensi KMP pasca pilpres lalu, yakni menjadi kekuatan oposisi yang akan mengawasi atau bahkan mengendalikan jalannya pemerintahan Jokowi," ujarnya.

Basarah mengingatkan agar Jokowi dapat lebih menyiapkan diri menghadapi tekanan yang akan dihadapi di masa datang. Meski Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, kata dia, cita rasa pemerintahan parlementer masih dirasa cukup kuat.

"Jokowi dan para pembantunya harus bekerja lebih ekstra hati-hati dalam merencanakan program pembangunan nasional. Jangan sampai melakukan kesalahan kecil yang justru menjadi pintu masuk digunakannga hak interpelasi, hak hangket, hak menyatakan pendapat atau bahkan hak untuk melakukan proses impeachment," kata Basarah.

Setelah pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi, fraksi-fraksi anggota Koalisi Merah Putih di DPR menyampaikan keberatan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Gerindra berencana menggunakan hak konstitusi, termasuk wacana menggunakan hak bertanya, dalam menyikapi kebijakan tersebut.