Jokowi Naikkan Harga BBM Bersubsidi, Ini Kata Rieke

"Sudah jadi keputusan pemerintah, tentu saja. Ini kita ketahui (sebagai) pil pahit, mau enggak mau, karena ada persoalan dampak yang diperhitungkan. Namun, kita berharap, pil pahit enggak jadi racun atau bisa mematikan," kata Rieke seusai rapat internal di ruang Fraksi PDI-P, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Dia berharap, kebijakan Jokowi justru jadi "jamu" ekonomi bagi rakyat. Untuk itu, Rieke meminta agar ada kompensasi yang didorong oleh pemerintah untuk menaikkan pendapatan rakyat miskin.

"Oleh karena itu, selain ada (Rp 200.000 per bulan) untuk 15,5 juta KK miskin, menurut saya, tim ahli Pak Jokowi-JK mohon segera mengeluarkan kebijakan politik harga. Jelas, harus ada solusi untuk dampak inflasi akibat kenaikan ini," ujarnya.

Dia lebih lanjut mengungkapkan, kebijakan politik harga akan mengintervensi agar efek domino terhadap kenaikan harga bisa segera diturunkan.

"Kedua, kenaikan upah kota/kabupaten saat ini sedang dibahas. Mereka yang kerja di sektor apa pun, termasuk rekan media, tidak menjadi target 15,5 juta (KK). Padahal, Bappenas mengatakan, jika naik Rp 1.000 per liter, maka harus ada tambahan Rp 100.000 per bulan. Artinya, kalau (naik) Rp 2.000, maka harus ada tambahan Rp 200.000 per bulan," ujarnya.

Oleh karena itu, saat ini, kata Rieke, dewan pengupahan kota/kabupaten sedang membahas keputusan untuk kenaikan upah tahun 2015, yang memerlukan dukungan dari pemerintah pusat.

"Paling tidak, (keputusan) untuk segera cabut inpres zaman SBY, Inpres Nomor 9 Tahun 2013, bahwa upah tidak boleh naik lebih dari 10 persen. Sekarang, para pekerja jelas bukan bagian dari yang 15,5 juta (KK), yang dianggap rumah tangga miskin," katanya. (Wahyu Aji)