Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur Papua Minta Mendagri Tak Gegabah Evaluasi Dana Otsus

Kompas.com - 05/11/2014, 18:41 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak tergesa-gesa mengevaluasi penggunaan dana otonomi khusus (otsus) untuk Provinsi Papua. Ia mengatakan, saat ini tengah menjalankan kebijakan agar dana otsus dapat digunakan secara efektif meski jumlahnya sangat terbatas.

Lukas mengatakan, sangat keliru jika pemerintah menilai dana otsus untuk Papua terbilang besar. Faktanya, kata dia, selama 13 tahun, Papua hanya mendapat dana otsus sekitar Rp 30 triliun dan dikucurkan secara bertahap sejak tahun 2002.

"Anggaran otsus itu siapa yang bilang besar? Itu kan hanya 2 persen dari DAU nasional. Sebenarnya tidak cukup," kata Lukas, saat dijumpai di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2014).

Lukas mengungkapkan, selama 13 tahun, penggunaan dana otsus menumpuk di provinsi. Dengan kondisi ini, ia mengevaluasi dan menyebarkannya ke kabupaten/kota tak lama setelah menjadi Gubernur Papua.

"Jadi jangan Mendagri tidak melihat kebijakan yang sedang berjalan, jangan tabrakan dengan kebijakan kita yang sekarang. Kemdagri harus diskusi dengan kami," ujarnya.

Ia menambahkan, ada 29 kabupaten/kota di Papua. Setiap kabupaten/kota mendapat dana otsus hanya sekitar Rp 80 miliar sampai Rp 90 miliar. Dana sebesar itu dinilainya tidak cukup untuk membangun infrastruktur di Papua mengingat mahalnya biaya bahan baku dan transportasi di sana.

Sebagai salah satu solusi percepatan pembangunan infrastruktur, kata Lukas, pemerintah harus serius merencanakan pengintegrasian industri. Ia menyebutkan, harus ada kemauan konkret pemerintah untuk membangun pabrik semen dan pabrik pupuk di Papua.

"Berapa pun besarnya kita kirim (uang ke kabupaten/kota) tidak akan bermanfaat di Papua karena kemahalannya luar biasa. Uang habis di angkutan transportasi dan seterusnya. Itu sebabnya harus dipikirkan bagaimana cara menurunkan harga-harga di Papua," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui adanya wacana untuk mengevaluasi penggunaan dana otsus untuk Provinsi Papua. Wacana itu ada berdasarkan masukan dari sejumlah pihak terkait dan tengah ditelaah.

Tjahjo menuturkan, dana otsus yang dikucurkan pemerintah untuk Papua sangat besar. Ia tak menyebut jumlah rincinya, Akan tetapi, penggunaan dana tersebut harus dievaluasi agar memberikan hasil yang signifikan.

Arah evaluasinya, kata Tjahjo, kemungkinan besar penggunaan dana otsus untuk Papua akan lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. Ukurannya adalah agar manfaatnya dapat dirasakan secara oleh masyarakat setempat.

"Bantuan pemerintah terhadap Papua besar tetapi bagaimana pengucurannya bisa menjangkau secara cepat untuk membangun infrastruktur," kata Tjahjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com