JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung mengaku prihatin dengan rencana pembentukan pimpinan DPR tandingan oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Akbar menilai rencana tersebut hanya membuat situasi semakin tidak kondusif.
"Saya harapkan rekan-rekan yang menyebut tandingan, sebaiknya tidak melanjutkan, karena membuat suasana menjadi tidak kondusif," ujar Akbar, seusai menghadiri konferensi pers Partai Golkar di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (30/10/2014).
Akbar mengatakan, para pimpinan DPR saat ini, adalah pimpinan yang telah sah sesuai undang-undang, dan dilantik langsung oleh Mahkamah Agung. Akbar juga mengatakan, mekanisme pemilihan ketua DPR telah dilakukan dengan mekanisme yang demokratis.
Atas dasar tersebut, Akbar mengimbau agar seluruh anggota dewan yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat, bersedia mengakui pimpinan DPR yang sudah bekerja. Menurut Akbar, jika terjadi perbedaan dan pilihan yang dianggap perlu untuk diubah, hal itu dapat dibicarakan secara bersama.
Akbar menilai, jika terjadi dualisme kepemimpinan dalam DPR, hal itu akan mempengaruhi citra DPR di mata publik. Menurut dia, rakyat akan sulit untuk memberikan kepercayaan terhadap pemerintah.
"Terus terang saya sangat prihatin. Image DPR di mata publik, bagaimana bisa dihormati, bagaimana bisa dianggap menjadi milik rakyat?," kata Akbar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.