Pimpinan Komisi VI dan VII DPR Dikuasai Koalisi Merah Putih

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat pemilihan pimpinan komisi DPR, Rabu (29/10/2014), terus berlanjut meski tanpa kehadiran fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. Kursi pimpinan Komisi VI dan VII DPR kembali dimiliki oleh fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

Rapat pemilihan pimpinan di dua komisi itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, di Gedung Nusantara I, Kompleks Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Namun, Agus menolak memberikan komentar apa pun setelah pemilihan dan penetapan pimpinan dua komisi itu berlangsung.

Dari hasil rapat, Ketua Komisi VI DPR dijabat oleh Achmad Hafisz Tohir (PAN), didampingi tiga wakilnya, yaitu Dodi Reza Alex Noerdin (Golkar), Heri Gunawan (Gerindra), dan Azam Azman Natawijana (Demokrat).

Komisi VI DPR membidangi masalah perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, investasi, dan BUMN.

Sementara itu, untuk posisi pimpinan Komisi VII DPR, Kardaya Warnika (Gerindra) di-dapuk menjadi Ketua Komisi VII. Tiga anggota DPR yang menjadi Wakil Ketua Komisi VII adalah Satya W Yudha (Golkar), Mulyadi (Demokrat), dan Tamsil Linrung (PKS).

Pemilihan pimpinan kedua komisi itu berlangsung tanpa perdebatan. Pasalnya, hanya ada satu paket calon pimpinan yang diajukan dan berasal dari KMP.

Sejak awal, KMP menghendaki pemilihan pimpinan alat kelengkapan dilakukan dengan sistem paket agar bisa ”menyapu bersih” semua pimpinan alat kelengkapan DPR setelah berhasil meraih semua kursi pimpinan DPR.

Sementara itu, partai-partai pendukung pemerintah, yakni PDI-P, PKB, Nasdem, Hanura, dan PPP menghendaki pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR dibagi secara proporsional kepada semua fraksi, seperti yang sudah terjadi pada dua periode sebelumnya.

Karena tak tercapai kesepakatan jalan tengah, untuk menghambat proses sapu bersih itu, lima partai pendukung pemerintah memboikot tidak menyerahkan daftar nama anggota komisi. Namun, proses pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR tetap dilakukan. (Koalisi Indonesia Hebat Akan Layangkan Mosi Tidak Percaya kepada Pimpinan DPR)