Perdebatan Tata Tertib di Pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan

Lima fraksi yang ikut dalam pemilihan adalah fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, yakni Golkar, Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat. Adapun lima fraksi lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat yakni PDI-P, PKB, Nasdem, Hanura, dan PPP memutuskan tak menyerahkan komposisi anggota dan tak ikut dalam pemilihan.

Muncul perdebatan mengenai tata tertib DPR dari kedua kubu. Koalisi Merah Putih meyakini, pemilihan pimpinan AKD yang diselenggaran saat ini sudah sesuai tata tertib. Mereka mengacu kepada Pasal 251 ayat (1) sampai (5).

Dalam pasal 251 ayat (1) dijelaskan, "Ketua rapat membuka rapat apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat telah hadir lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi."

Dalam ayat (2) disebutkan, "Apabila pada waktu yang telah ditentukan belum dihadiri oleh separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua rapat mengumumkan penundaan pembukaan rapat."

Di ayat (3) dijelaskan, "Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) menit." Ayat (4) menyebutkan, "Ketua rapat dapat membuka rapat apabila pada akhir waktu penundaan rapat, kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi."

Lalu dalam ayat (5) diatur, "Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tata cara pengambilan keputusan."

Kelima ayat dalam pasal 251 itu lah yang dijadikan pegangan Koalisi Merah Putih menggelar pemilihan pimpinan AKD hari ini, Rabu (29/10/2014).

Pemilihan di Komisi IV yang tak dihadiri 5 Fraksi KIH, langsung diskors ketika rapat baru dibuka. Setelah 30 menit KIH tak juga hadir, rapat dimulai secara tertutup dan menghasilkan Edhy Prabowo sebagai Ketua Komis IV.

"Kita sudah sesuai dengan peraturan tata tertib, sudah dilaksanakan," ujar pimpinan rapat Agus Hermanto usai pemilihan.

Adapun Koalisi Indonesia Hebat, berpegang pada Pasal 284 ayat (1). Dalam pasal tersebut disebutkan, "Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota dan unsur fraksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 251 ayat (1) dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir."

Sementara dalam pasal 251 ayat (1), diatur bahwa rapat baru bisa dibuka apabila telah hadir lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi.

"Saat akan mengambil keputusan disebutkan secara eksplist harus mengacu kembali pada pasal 251 ayat (1). Secara spesifik disebutkan ayat (1). Jadi kalau hanya 5 fraksi, tidak sah," kata Politisi Senior PDI-P Hendrawan Supratikno.