Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Relawan: Kami Benteng Terakhir jika Kabinet Jokowi Mengecewakan

Kompas.com - 25/10/2014, 16:00 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presidium Seknas Jokowi Raharja Waluyo Jati mengatakan, hingga kini para relawan masih optimistis bahwa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memegang komitmen membentuk kabinet yang bersih.

Jika ternyata kabinet yang terbentuk jauh dari harapan rakyat, kata Raharja, para relawan siap menjadi barisan terakhir yang dipercaya rakyat untuk mengawal pemerintah.

"Meski komposisi terburuk pun peran kami berlipat ganda. Kami para relawan akan jadi benteng terakhir dari kepercayaan rakyat Indonesia yang mendukung Jokowi-JK," ujar Raharja dalam diskusi bertajuk "Kabinet Satu Suara Rakyat" di Jakarta, Sabtu (25/10/2014).

Raharja menegaskan, relawan tidak akan meninggalkan Jokowi-JK kendati kepercayaan masyarakat luntur lantaran memasukkan orang-orang yang salah dalam kabinetnya.

Peran relawan, kata Raharja, justru semakin berlipat ganda untuk memberi masukan dan mengawal pemerintahan yang berjalan.

"Saat dia jadi presiden, komitmen kita 'jangan pisahkan Jokowi dari rakyat dan jangan biarkan Jokowi sendirian'," kata Raharja. Lagi pula, kata dia, Jokowi selaku presiden memiliki hak prerogatif tidak hanya untuk mengangkat menteri, tetapi juga berhak memberhentikannya.

Menurut Raharja, masukan relawan akan menjadi pertimbangan Jokowi untuk mempertahankan atau mengganti anggota kabinetnya.

"Penilaian kinerja jangan terlalu lama, satu tahun saja," ujar Raharja. Semenjak dilantik sebagai presiden tanggal 20 Oktober 2014, Jokowi belum juga mengumumkan susunan kabinetnya.

Sebelumnya, Jokowi disebut akan mengumumkan nama-nama menterinya pada Rabu (22/10/2014) di Pelabuhan Tanjung Priok. Sejumlah persiapan pun dilakukan, termasuk membangun panggung yang dilengkapi dengan tata pencahayaan yang sedemikian rupa hingga menyiapkan makanan dalam jumlah besar.

Namun, rencana tersebut batal. Kemudian pada Jumat (24/10/2014) malam pun sinyalemen pengumuman menteri semakin kuat. Saat itu, Kalla mengatakan akan segera mengumumkan kabinetnya setelah menerima rekomendasi terkait empat nama calon menteri dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com