"Kita tahu setelah eksperimen yang kita adakan pada 1998, 1999 dan 2002, kita mengubah UUD 1945. Ternyata eksperimen-eksperimen itu, yang digamabarkan Indonesia seolah-olah akan lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ternyata pada saat ini, saya kira perlu kita koreksi dan kita kembalikan lagi kepada demokrasi Pancasila," kata Aburizal saat membuka diskusi Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (24/10/2014) sore.
Menurut dia, amandemen tersebut sejak awal memang dipaksakan karena Indonesia membuat perjanjian dengan International Monetary Fund (IMF). Indonesia terpaksa menandatangani kesepakatan tersebut karena mengalami krisis ekonomi.
"Saat itu Indonesia pada keadaan krisis ekonomi yang sangat dalam, pertumbuhan minus 14 persen. Kita terpaksa mengiuti kemauan yang dimasukan kedalam perjanjian itu, akibatnya kita merubah UUD 1945," ujar Ketua Umum Partai Golkar itu.
Akibat perubahan yang meleset itu, lanjut dia, berbagai produk UU yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 ikut melenceng.
Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, Aburizal menyebut ada 122 Undang-undang yang akan direvisi oleh Koalisi Merah Putih.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.